Amuntai (ANTARA) - Kelompok kerja operasional (Pokjanal) pembinaan Pos pelayanan terpadu (posyandu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) digenjot agar bisa berperan lebih besar lagi dalam menurunkan angka Stunting.
Ketua Pokjanal pembinaan Posyandu Kabupaten HSU H Husairi Abdi di Amuntai belum lama ini meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu agar membuat program dan rencana kerja yang lebih nyata untuk menuntaskan kasus Stunting.
"Kalau bisa kasus Stunting kita turunkan menjadi nol kasus tahun ini," ujar Husairi yang juga Wakil Bupati HSU ini.
Husairi mengatakan, Pokjanal Posyandu bisa memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga 2021 yang dibuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten HSU untuk lokasi kasus rawan munculnya kasus Stunting.
Husairi juga sangat mengharapkan bantuan dan peran Tim Penggerak PKK untuk terus menggerakan operasional pelayanan Posyandu di desa-desa.
"Salah satu lembaga yang sangat besar perannya membantu kegiatan pelayanan di Posyandu selama ini adalah PKK," kata Husairi.
Melalui para kadernya di kecamatan dan desa, PKK menjadi ujung tombak dalam melayani kaum ibu yang datang ke Posyandu setiap waktu pelaksanaannya.
Ketua TP PKK Kabupaten 'Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Anisah Rasyidah Wahid meminta aparat dan kader desa bisa memaksimalkan penggunaan dana desa untuk operasional posyandu guna menekan kasus kematian ibu dan bayi serta Stunting.
"Permasalahan yang harus kita tuntaskan adalah Stunting yang ditargetkan pada 2024 bisa mencapai angka 14 persen, sedangkan di 2020 kemaren angka Stunting sebesar 27,6 persen, maka salah satu upaya kita dengan memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk menunjang kegiatan Posyandu," kata Anisah.
Selain, kata Anisah, angka kematian ibu dan bayi juga menjadi agenda utama bagi Pokjanal Posyandu untuk diturunkan kasusnya di tahun mendatang.
Menurut Anisah, kunci untuk mengatasi berbagai masalah termasuk Stunting adalah kebersamaan, kekompakan, kerja sama dan gotong rotong, sinergitas semua SKPD terkait.
Mengatasi permasalahan, lanjut Anisah, saat ini tidak lagi hanya bisa dilakukan satu SKPD, melainkan harus kerja sama dan sinergi dalam mengatasi permasalahan, mencari jalan keluar dan menemukan solusi.
Ia menegaskan, posyandu sekarang mengarah pada sistem layanan psoyandu Holistik Integratif (HI) dan Kabupaten HSU telah melaunching Posyandu HI di Desa Pematang Benteng yang dihadiri Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel dalam rangkaian Harganas dan Pelayanan KB gratis sejuta Akseptor.
"Ponyandu desa-desa lainnya harus diarahkan ke Desa Pematang Benteng sebagai percontohan," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten HSU Ahmad Rijali mengatakan, pengembangan Posyandu HI terus diupayakan.
"Dengan membuka pelayanan delapan meja diharapkan mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat," kata Rijali.
Ia menjelaskan, pelayanan posyandu tidak lagi hanya melulu bidang kesehatan, sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2016 bahwa posyandu adalah Lembaga Kemasyarakata Desa (LKD) sama seperti Tim Penggerak PKK.
Posyandu berkembang dan direvitalisasi menjadi posyandu Holistik Integratif (HI) yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terdiri atas unsur kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Meskipun, katanya delapan meja pelayanan masih didominasi layanan kesehatan, namun layanan meja enam hingga delapan bisa diisi kegiatan lain oleh SKPD anggota Pokjanal Posyandu.
"Faktanya memang fungai layanan meja enam hingga delapan belum maksimal, mungkin disebabkan kebutuhan akan layanan meja-meja tersebut belum begitu dimanfaatkan oleh warga," katanya.
Di HSU terdapat sebanyak 329 posyandu dengan jumlah kadernya sebanyak 1645 orang . Pokjanal dibentuk ditingkat kabupaten dan kecamatan, sedangkan di tingkat desa namanya Pokja Posyandu.
Rijali mengatakan, seluruh kecamatan sudah memiliki SK Pokjanal Posyandu namun diakui untuk pelaksanaan kegiatan masih harus ditingkatkan.
Ia berharap HSU memiliki Sistem Informasi Posyandu (SIP) sendiri agar mudah diaplikasikan dan di entri, pasalnya penggunaan Aplikasi SIP dari pusat mengalami gangguan.
Rijali mencontohkan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki aplikasi bernama SiPANDU atau Sistem Posyandu Terpadu, sedang untuk Kabupaten HSU Ia berharap fasilitasi dari Dinas Kominfo untuk pembuatan aplikasinya.
Belum lama ini, Pokjanal pembinaan Posyandu Kabupaten HSU melaksanakan Rapat Kerja pertamanya tahun 2021 bertempat di Gedung Agung Amuntai dihadiri pimpinan dan perwakilan SKPD terkait yang merupakan anggotanya.
Hadir Asisten I Setda HSU Supomo, Plt Kadisperindagkop dan HKM Muhammad Rafiq, Plt Kepala Disperkim LH Najeriansyah, Kasubag penyiaran dan pemberitaan Diskominfo Hj Khalidiyah dan lainnya.
Asisten I Setda HSU Supomo selaku bagian dari pengurus Pokjanal Posyandu mengharapkan pengurus Pokjanal posyandu dari tingkat kabupaten hingga desa mampu menyusun rencana kerja yang
dan action.
"Masing masing Posyandu punya ciri khas dan keunggulan lokalitas, silakan cari keunggulan tersebut untuk ditonjolkan dalam kegiatan posyandu, katanya.
Dikatakan, meski Posyandu dari, oleh dan untuk rakyat namun Pemda melalui anggota Pokjanal berkewajiban melakukan pembinaan untuk mengkondisikan agar kader posyandu memahami dan melaksanakan prinsip prinsip dari aspek layanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
