Amuntai (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara H Adi Lesmana menyampaikan usulan proyek untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi.
Adi mengusulan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Penerapan Layanan Sistem Single Sign On (SSO).
"Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimana masyarakat sudah terbiasa menggunakan gadget dan internet maka pemerintah perlu mengimbangi dengan penerapan sistem kepemerintahan berbasis elektronik," ujar Adi di Amuntai, Rabu (23/6).
Menurut Adi lagi, proyek ini perlu segara diterapkan mengingat dari 44 organisasi pemerintah daerah HSU ada sekitar 19 Dinas yang menggunakan aplikasi online.
Adi menyampaikan usulan proyek ini seiring keikutsertaannya dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lembaga Administrasi 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan Angkatan ke-8.
Penyampaian usulan proyek di Mess Nagara Dipa turut di hadiri Bupati HSU H. Abdul Wahid HK, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Akhmad Rifaniansyah serta undangan lainnya.
Penguji dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI). Dr. H. Gustafa Yandi, M.Si dan moderator oleh Dr. Elly Fariani, Ak, M.Sc.
Adi mengatakan, banyaknya aplikasi yang dibangun atau digunakan oleh SKPD di HSU namun belum terintegrasi dan tertata dengan baik.
"Jika sistemnya terintegrasi maka cukup masyarakat cukup membuat satu akun saja untuk mendapatkan setiap layanan," kata Adi.
Dikatakannya, penggunaan single sign on dapat diadopsi dari google yang mana dengan cukup satu akun maka seluruh layanan akan bisa dinikmati.
Penerapan single sign on ini, lanjutnya membuat kinerja Pemerintah Daerah lebih efektif dan efesien dalam memanfaatkan data dari seluruh SKPD untuk pemgambilan keputusan serta terjaminnya keamanan data dan aplikasi.
Bupati HSU H Abdul Wahid HK yang juga selaku mentor sangat setuju proyek ini diterapkan karena memudahkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di daerah.
""Melalui proyek ini nantinya bisa lebih memantapkan pengelolaan dan management seluruh SKPD melalui satu lembaga khusus apakah itu dibawah Diskominfo atau ada instrumen khusus kedepannya," kata Wahid.
Penguji Dr. H. Gustafa Yandi, M.Si melalui video daring memberikan arahan bahwa dalam rencana perubahan perlu adanya dukungan insfrastruktur, anggaran serta SDM.
"Ketiga komponen itu perlu mendapat dukungan dari Bupati HSU selaku pimpinan daerah," pungkasnya.
