Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membahas transparansi data COVID-19 dengan organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO), secara virtual
dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas data COVID-19. Namun tantangan terbesar dalam pengumpulan data ini adalah ego sektoral.
"Maka pemerintah fokus pada pembahasan masalah bukan lagi perdebatan akademik," ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Dia menekankan Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam menyikapi persoalan data penanganan COVID-19, misalnya soal beberapa temuan di level teknis mengenai serapan anggaran dan keterlambatan pengadaan. Moeldoko mengatakan, sejak awal Presiden selalu mengingatkan kementerian dan lembaga agar informasi dilakukan dengan cepat.
Intinya, kata Moeldoko, tindaklanjut berbagai tantangan itu memerlukan koordinasi. Untuk itu, segala arahan atau masukan yang perlu mendapatkan arahan dari Presiden maka akan langsung disampaikan ke Presiden.
"Kondisi seperti ini, kita perlu mendapatkan masukan dari segala pihak," jelas Moeldoko.
Pada kesempatan yang sama, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menambahkan, koordinasi juga dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya untuk memperbaharui data, mulai dari penyerapan anggaran, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit, hingga penerapan protokol kesehatan.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menggarisbawahi penyerapan anggaran COVID-19 yang masih rendah. Dia meminta adanya transparansi dan data yang lebih terbuka.
Sementara itu, Kolaborator Saintis Laporcovid-19 Iqbal Elyazar berharap Dinas Kesehatan daerah dapat selalu menyampaikan perkembangan terkini, mengikuti data yang ada di Jakarta.
Dia mengatakan saat ini masih ada data kasus yang belum lengkap, misalnya data kasus di Jawa Tengah yang tidak dilengkapi dengan data testing dan tracing.
"Harapan kami agar ada dan ditampilkan jumlah testing harian dan persentase kasus per kabupaten/kota," tutur Iqbal.
Adapun Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan beberapa temuannya. Mulai dari informasi tentang COVID-19 yang tidak mendalam, komitmen program yang tidak diimbangi dengan akselerasi penyelenggaraan, hingga realisasi pengadaan barang yang masih minim laporannya.
