Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara gotong royong, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
"Terkait vaksin gotong royong, Menkes (Menteri Kesehatan) akan membuat Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan)," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
"Dalam Permenkes itu, salah satu yg terkait dengan pengujian itu memasukkan rapid (test) antigen. Jadi rapid (test) antigen akan masuk ke permenkes, sehingga ini dapat digunakan untuk penapisan," ia menambahkan.
Vaksinasi gotong royong atau vaksinasi secara mandiri mencakup penyediaan layanan vaksinasi COVID-19 gratis oleh korporasi untuk karyawan.
Pelaksanaan vaksinasi secara gotong royong oleh perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan imunisasi guna mewujudkan kekebalan komunitas terhadap COVID-19.
Pemerintah saat ini masih melaksanakan program vaksinasi COVID-19 gratis dengan sasaran prioritas tenaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi terhadap total 1,5 juta tenaga kesehatan bisa selesai akhir Februari 2021.
Setelah vaksinasi tenaga kesehatan selesai, pemerintah akan memvaksinasi 17,4 juta petugas pelayanan publik.
Pada tahap selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan pada kelompok masyarakat yang lain.
Presiden Joko Widodo memberikan target kepada Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan vaksinasi COVID-19 pada seluruh sasaran dalam waktu satu tahun.
Pemerintah bakal terbitkan peraturan soal vaksinasi gotong royong
Rabu, 3 Februari 2021 13:18 WIB
Petugas kesehatan menyiapkan vaksin COVID-19 yang akan diberikan pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 pada seluruh sasaran bisa selesai akhir tahun 2021. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)
