Banjarmasin (ANTARA) - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain MSi mengatakan nuansa kebatinan di ajang pemilihan presiden (pilpres) 2019 jangan sampai terulang di pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.
"Kita harus belajar dari pilpres tahun lalu, dimana masyarakat begitu mudah dibenturkan hingga melakukan perbuatan kontraproduktif dan diadu domba rasa benci sesama anak bangsa," ucap Taufik saat acara Diskusi kebangsaan menyikapi fenomena situasi dan kondisi bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya dan keamanan menuju Pilkada Kalsel yang kondusif di Ballroom Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Jumat.
Untuk itulah, dalam momen pilkada serentak yang sudah di depan mata dingatkan dia agar masyarakat dapat membangun nuansa kebangsaan dalam konteks berbasis sosial budaya.
Bukan sebaliknya, seperti pilpres lalu kelompok radikal sangat mudah menyebarkan hoaks untuk menyusup kebatinan rakyat, sehingga dengan mudahnya bersikap intoleran terhadap orang lain dan sebagainya.
Ditegaskan Taufik, nilai keagamaan yang menjadi budaya di Kalimantan Selatan terbukti telah menjadi perekat dan pedoman agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sia-sia.
Bahkan dalam sejarah Kesultanan Banjar
pada kepemimpinan Raja Banjar pertama Sultan Suriansyah, kata dia, konsep sosial kultural sudah melekat sehingga semua masyarakatnya bisa menghargai umat lain, menghargai agama lain dan menghargai suku-suku lainnya.
"Jadi, Bhinneka Tunggal Ika sudah terbangun jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Sehingga semangat persatuan ini harus terus dijaga termasuk ketika pilkada," tandas Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik jebolan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Sementara Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalsel KH M Mukri Yunus mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat agar senantiasa memberikan kesejukan di tengah masyarakat.
"Kita tidak boleh diam jika ada yang mencoba memecah belah persatuan umat. Sekarang ini zamannya media sosial yang kerap menyebarkan isu-isu negatif dan provokatif. Dalam pilkada masyarakat harus berpedoman pada nilai-nilai demokrasi yaitu boleh berbeda pilihan tapi tetap saling menghormati dan mendukung siapa pun pilihan mayoritas rakyat," kata Ketua Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, Tanah Laut itu.
Dalam acara yang digagas Direktorat Intelkam Polda Kalsel itu turut menghadirkan pengamat politik yang juga Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan FISIP ULM Drs Apriansyah MSi.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta diskusi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tersebut, mengucapkan deklarasi pilkada damai, aman dan sejuk serta menolak paham radikal dan intoleran.
