Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharap pengembangan desa wisata segera terwujud di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
"Dalam upaya mendorong terwujudnya pengembangan desa wisata tersebut kami berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno
Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pengembangan desa wisata sebuah model pengembangan yang mengedepankan peran serta masyarakat.
Menurut dia, pengembangan desa wisata, masyarakat bukan hanya dilibatkan, tetapi sebagai pelaku utama dalam pengembangan wisata sesuai potensi di daerahnya, sehingga dari kegiatan kepariwisataan tersebut manfaat sepenuhnya bagi masyarakat itu sendiri,.
"Upaya mewujudkan pengembangan desa wisata tersebut dimaksudkan antara lain
ingin mengetahui bagaimana agar bisa mendapatkan anggaran dana desanya," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu.
"Dalam konsultasi dengan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut, kita menyampaikan kesiapan dan bagaimana trik-trik agar desa wisata yang kita harapkan dapat terbantu melalui anggaran desa yang dikuncurkan pemerintah Pusat melalui Kemendes," demikian Suripno Sumas.
Mengenai kesiapan pembangunan dan pengembangan desa wisata di Kalsel, Ketua Pansus II DPRD setempat, Fahrani SPdI MSi menambahkan, pembahasan Raperda tentang Pembangunan Desa Wisata di provinsinya tersebut sudah selesai.
"Sejak tiga bulan lalu sudah dilaksanakan kajian-kajian dan uji publik terkait Raperda tentang Pembangunan Desa Wisata di Kalsel," ujar politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
"Kita berharap Perda tentang Pembangunan Desa itu nanti potensial dilaksanakan. Apalagi bidang pariwista salah satu program nasional unggulan yang dicanangkan Presiden Joko widodo," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
Konsultasi Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rachmah Norlias dari PAN ke Kemendes di Jakarta dalam rangkaian kunjungan kerja ke luar daerah, 1 - 3 Desember 2020, demikian staf Humas Setwan provinsi tersebut, Yuda menginformasikan.
