Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi 3,49 persen (yoy) atau sedikit membaik dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,32 persen.
Pertumbuhan negatif selama dua triwulan berturut-turut merupakan realita yang harus dihadapi karena Indonesia resmi turut terjebak dalam jurang resesi.
Kondisi ini bahkan sudah diprediksi para pelaku pasar maupun masyarakat mengingat ancaman perlambatan sudah dihadapi sejak aktivitas ekonomi berlangsung secara terbatas mulai Maret 2020.
Keadaan tersebut bahkan sempat memaksa sejumlah perusahaan menghentikan kegiatan hingga jumlah pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang, atau meningkat 2,67 juta orang dibandingkan periode sama 2019.
Namun, situasi tidak memburuk sepenuhnya dan secercah cahaya akan membaiknya kegiatan ekonomi muncul pada triwulan III-2020, mengingat telah terjadi peningkatan aktivitas secara triwulanan.
Situasi serupa terlihat dari negara-negara besar, salah satunya AS yang pada triwulan III-2020 tercatat minus 2,9 persen, atau lebih baik dari triwulan sebelumnya sebesar minus 9 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pemulihan ekonomi ini terlihat dari adanya pertumbuhan produksi maupun pengeluaran secara kuartalan sebesar 5,05 persen (qtq) pada triwulan III-2020.
Dari sisi lapangan usaha, kondisi industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi maupun pertambangan menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan triwulan II-2020.
Sektor industri tercatat tumbuh 5,25 persen, pertanian tumbuh 1,01 persen, perdagangan tumbuh 5,68 persen, konstruksi 5,72 persen dan pertambangan tumbuh 1,72 persen.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi pemerintah dan ekspor juga tumbuh positif secara kuartal pada triwulan III-2020.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, PMTB tumbuh 8,45 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 16,93 persen dan ekspor tumbuh 12,14 persen lebih baik dari triwulan II-2020.
Meski demikian, secara tahunan atau year-on-year (yoy), hanya sektor pertanian dari lapangan usaha yang mampu tumbuh positif 2,15 persen dibandingkan triwulan III-2019.
Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dari kelompok pengeluaran banyak ditopang oleh kinerja positif dari belanja pemerintah yang tumbuh tinggi hingga 9,76 persen (yoy).
Intervensi
Menanggapi pencatatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik menandakan Indonesia telah melewati kondisi terburuk akibat pandemi COVID-19.
Ia menyatakan perbaikan kinerja ekonomi yang ditandai dengan realisasi pada triwulan III-2020 minus 3,49 persen atau lebih baik dibandingkan triwulan II-2020 minus 5,32 persen didorong oleh adanya peran stimulus fiskal.
Menurut dia, dorongan itu terlihat dari akselerasi penyerapan belanja negara sebesar 15,5 persen yang ditopang oleh realisasi bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha terutama usaha menengah kecil.
Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus mempertahankan momentum ini, termasuk dengan melakukan perbaikan penanganan COVID-19 dan menyediakan vaksin untuk mengembalikan tren konsumsi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perbaikan kondisi ekonomi pada triwulan III-2020 terjadi karena adanya belanja penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang optimal.
Ia menambahkan intervensi pemerintah dalam penanganan kesehatan terhadap pasien wabah juga telah mendorong kepercayaan masyarakat sehingga secara tidak langsung ikut membantu peningkatan kegiatan ekonomi.
Menurut dia, perbaikan cukup signifikan telah dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan industri makanan-minuman yang sebelumnya mengalami kontraksi dalam, selama triwulan II-2020.
Untuk menjaga pemulihan ekonomi ini, Airlangga mengatakan peningkatan efektivitas belanja pemerintah melalui program PEN dan penciptaan arus modal masuk yang berpotensi meningkatkan investasi akan terus dilakukan.
Selain itu, upaya mendorong ekspor utama Indonesia dengan memanfaatkan perbaikan harga komoditas, seperti kelapa sawit dan batu bara di pasar internasional juga dilakukan, apalagi komoditas sawit telah membantu pertumbuhan di sektor pertanian.
Untuk mengatasi disrupsi di sektor ketenagakerjaan, pemerintah bahkan telah menerapkan program Kartu Prakerja dan melakukan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan sikap pemerintah telah responsif dalam menghadapi pandemi sehingga Indonesia lebih adaptif dalam mengatasi perlambatan ekonomi dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Suharso memastikan program yang sudah berjalan untuk mendorong perekonomian melalui belanja terus dilakukan sehingga konsumsi pemerintah dapat menjadi motor penggerak seperti pada triwulan III-2020.
Dengan demikian, ia mengharapkan tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlanjut hingga kuartal IV-2020, agar pada akhir tahun ekonomi dapat tumbuh mendekati zona positif.
Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, pada triwulan IV-2020, masih ada potensi belanja dari APBD sekitar Rp465 triliun dan dari APBN sekitar Rp898 triliun yang dapat menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas dan pemulihan ekonomi.
Bansos
Perkiraan belanja yang masih dapat diserap itu memperlihatkan adanya keinginan pemerintah untuk terus mengakselerasi stimulus fiskal agar masyarakat, UMKM dan perusahaan mampu bertahan dalam masa-masa yang sulit ini.
Tidak salah apabila pemerintah berharap banyak dari optimalisasi belanja tersebut mengingat kebijakan tersebut merupakan cara paling efektif untuk menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyat yang terdampak COVID-19.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengapresiasi program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
Ia bahkan menilai perlunya tambahan anggaran belanja perlindungan sosial terutama bagi kelas menengah rentan miskin agar dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang mulai mengalami perbaikan.
Bhima juga mengharapkan adanya perbaikan pelaksanaan belanja khususnya untuk program PEN yang masih bermasalah dari sisi administrasi agar ekonomi Indonesia tidak mengalami depresi yang menyebabkan gelombang kebangkrutan massal perusahaan dalam negeri.
Sementara itu, pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah untuk dapat melanjutkan eksekusi belanja guna mendongkrak perekonomian pada kuartal IV-2020.
Yusuf menuturkan tumbuhnya belanja pemerintah yang mencapai 9,76 persen pada triwulan III-2020 telah memperlihatkan kebijakan stimulus fiskal pemerintah mulai berjalan efektif untuk membantu perekonomian.
Oleh sebab itu, jika pemerintah mampu mengakselerasi belanja dengan baik, maka ekonomi kuartal IV-2020 dapat mencapai kisaran minus 2 persen sampai minus 1 persen atau tidak jauh dari proyeksi pemerintah minus 1,6 persen hingga 0,6 persen.
Yusuf juga menyarankan agar pemerintah dapat terus mendorong realisasi pos pada program pemulihan PEN yang masih rendah seperti insentif korporasi dan insentif kesehatan.
Dengan adanya dukungan stimulus fiskal, yang saat ini menjadi satu-satunya penopang perekonomian Indonesia, maka pemerintah bisa berharap ekonomi dapat mulai pulih paling cepat awal 2021.
Meski demikian, kinerja perekonomian dalam jangka panjang benar-benar bergantung dari penanganan pandemi dan ketersediaan maupun distribusi vaksin, karena aktivitas masyarakat tidak akan berjalan normal tanpa peran besar dari sektor kesehatan.
