Tanah Bumbu raih penghargaan pencapaian sensus penduduk dari BPS

Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, meraih penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas tercapaian rate yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online.

Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan oelh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, M. Edy Mahmud kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem diruang kerja Sekda.

Kepala BPS Kalsel, di Batulicin Jum'at mnebgatakan, pencapaian target yang dilakukan oleh  Pemkab Tanah Bumbu tersebut BPS memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas kerja sama yang dibangun selama ini.

"Sensus penduduk periode 2020 secara online dilakukan pada Februari-Mei. Dimana pada tiap daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus," katanya.

Awalnya, Pemkab Tanbu dalam pelaksanaannya mentargetkan sekitar 11 persen lebih, namun pada implementasi targetnya terpenuhi mencapai 100 persen lebih.

"Dari situlah Tanbu menjadi bagian dari beberapa daerah yang memenuhi dari sensus penduduk secara online," ujarnya.P

Pihaknya berharap, peran BPS dengan Pemerintah Kabupaten Tanah akan semakin meningkat, dimana segala data yang dihasilkan akan menjadi rujukan oleh pemerintah daerah dalam program pembangunan.
 
Disamping itu, pihaknya juga menekankan pada jajaran petugas BPS untuk terus berperan aktif hingga keberadaan lembaga tersebut dapat dirasakan manfaatnya oeleh pemerintah daerah stempat.

Sementara itu, Sekda Tanbu mengucapkan terimakasih atas peran BPS terkait pendataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program pembangunan di daerah ini.

"BPS dan pemerintah daerah harus tetap bersinergi dalam mengelola data ang lebih akurat. Tentunya proses pengelolaan data tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak," ujar Sekda.

Disisi lain, peran BPS juga dibutuhkan sebagai bahan koreksi dan evaluasi data. Dimana hal yang berkaitan program pemerintah diantaranya penurunan kemiskinan apakah dianggap efektif.

Sejauh ini ucap Sekda, SKPD yang menjalankan program kerja terkadang lupa disaat menilai atau mengukur data.

Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan program yang ada di dalam dokuman anggaran seperti program kemiskinan dan kesehatan. Namun apakah program itu sudah menurunkan angka secara keseluruhan.