Bandiklat Fasilitasi Orientasi DPRD

Kepala Bandiklat Kalsel, Wahyuddin (bandiklatda.kalselprov.)

...orientasi bagi wakil rakyat periode sebelumnya dilakukan Kemendagri dan tempatnya selalu di luar pulau dan kebijakan sekarang diarahkan di daerah masing-masing.

Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Daerah Kalimantan Selatan memfasilitasi kegiatan orientasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota hasil pemilu legislatif 2014.

Kepala Bandiklat Kalsel, Wahyuddin di Banjarbaru, Jumat mengatakan, pelaksanaan orientasi yang difasilitasi lembaganya sesuai kebijakan pusat yakni Kementerian Dalam Negeri.

"Jumlah anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan kota terlalu banyak sehingga orientasi diarahkan ke Bandiklat yang berada di provini masing-masing," ujarnya.

Ia mengatakan, orientasi bagi wakil rakyat periode sebelumnya dilakukan Kemendagri dan tempatnya selalu di luar pulau dan kebijakan sekarang diarahkan di daerah masing-masing.

Disebutkan, Kemendagri kesulitan melaksanakan orientasi bagi anggota DPRD karena jumlahnya banyak yakni 16.000 kabupaten dan kota serta 2.000 anggota DPRD provinsi.

"Selain jumlah anggota DPRD yang terlalu banyak, waktu pelaksanaan juga bisa berbenturan sehingga akan menyulitkan peserta mengikuti agenda kegiatan yang disiapkan," ungkapnya.

Menurut dia, kegiatan orientasi bagi anggota DPRD kabupaten dan kota se Kalsel dijadwalkan bulan Agustus hingga akhir Oktober 2014 bertempat di hotel berbintang yang ditentukan.

"Orientasi selama empat hari, belum termasuk waktu perjalanan karena ada daerah yang cukup jauh dari pusat kegiatan," ucap mantan Kepala BKD Kota Banjarbaru itu.

Dikatakan, orientasi bagi setiap anggota DPRD yang dibiayai masing-masing sekretariat DPRD bersifat wajib sehingga harus diikuti seluruh wakil rakyat yang terpilih pada pileg lalu.

"Sifatnya wajib bagi setiap anggota DPRD karena materi yang diberikan menyangkut tugas dan fungsi DPRD termasuk pengetahuan tentang aturan perundang-undangan baru," ujarnya.

Ditambahkan, tenaga pengajar yang memberikan materi berasal dari perguruan tinggi, widyaiswara, pakar, praktisi, dan pejabat Pemprov Kalsel yang berkaitan dengan materi.

"Contoh materi peraturan hukum perundang-undangan diberikan Kepala Biro Hukum Setdaprov dan pegawai BPK Kalsel dengan materi pengelolaan keuangan," katanya.