Barabai (ANTARA) - Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Berry Nahdian Forqan membuka Workshop aplikasi e-monev dan peningkatan kinerja PPTK di sebuah Hotel di kota Banjarbaru, Sabtu.
Kegiatan yang dihadiri dan sekaligus sebagai narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kasubbid Pengendalian, evaluasi dan pelapora, Rahmat Maidiyanto, Inspektur Kabupaten HST, Taufan Hidayat, Kepala BPKAD kabupaten HST, Teddy Taufani, Programmer IT Arif Rahman, juga hadir Asisten, Staf Ahli dan undangan lainnya.
Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, M Ramadlan menyampaikan, tujuan pertemuan hari ini adalah memberikan pembekalan tentang Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.
"Selain itu juga pendalaman PP Nomor 12 tahun 2019 yang tujuan kita ingin menyamakan persepsi gerak langkah dalam bidang pengendalian evaluasi dan monitoring pembangunan di Kabupaten HST, melalui teknis aplikasi, serta mendorong peningkatan kinerja PPTK secara keseluruhan," katanya.
Menurutnya, sasaran kegiatan adalah PPTK/Kasubbag Keuangan/pelaksana teknis laporan keuangan atau petugas yang menangani pelaporan.
"Ini merupakan pertemuan penting guna mendapatkan informasi dan arah kebijakan dalam pengendalian monitoring pembangunan serta pemanfaatan anggaran daerah" ucapnya
Berry Nahdian Forqan dalam sambutannya menyampaikan, pada awal pelaksanaan aplikasi e-monev dulu mungkin masih ditemukan kelemahan-kelemahan dan kekurangan dalam mengakomodir setiap item kegiatan.
"Namun, seiring berjalannya waktu kami yakin aplikasi ini masih terus dikembangkan untuk memenuhi setiap unsur evaluasi pembangunan daerah, sehingga kita perlu mempelajarinya dengan lebih mendalam, salah satunya melalui workshop ini," katanya.
Dia berharap, semuanya dapat terus menyempurnakan aplikasi dan informasi yang disajikan, sehingga gambaran pelaksanaan pembangunan dapat di sampaikan secara lebih utuh dan lengkap," harapnya.
Selanjutnya, Berry berharap setelah selesai workshop, semua peserta bisa lebih memahami tentang pelaksanaan e-monev ini, kemudian dapat mengaplikasikannya di instansi masing-masing secara benar dan tepat waktu.
Sehingga pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, tepat, transparan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat.
