Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) akan membuka lowongan untuk 390.000 orang petugas di seluruh Indonesia pada awal April mendatang guna menyukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilaksanakan secara nasional.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan Petugas Sensus bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk "door to door" untuk melakukan Sensus Penduduk wawancara pada periode Juli mendatang.
"Kita belum buka pendaftaran sekarang. Pada bulan April nanti setiap daerah akan ada pengumuman lewat 'online' dan masing-masing kota. Kita perlu teman-teman untuk menjadi petugas Sensus Penduduk. Silakan daftar," kata Suhariyanto usai memimpin Apel Siaga SP2020 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Jumat.
Suhariyanto menjelaskan rekrutmen petugas untuk pelaksanaan SP Wawancara akan dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang transparan dan akan dipilih petugas yang betul-betul sesuai dengan kriteria.
Calon Petugas Sensus setidaknya memiliki pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berdomisili sesuai daerah sensus dilakukan. Mereka juga akan diberikan pelatihan untuk mengisi kuesioner dan data-data dasar penduduk.
"Kita 'training' bagaimana mengisi kuesioner. Katakanlah konsep penduduk, apa yang dinamakan pendidikan terakhir. Ini sepertinya gampang, tapi sering 'missed'. Contoh isi pendidikan terakhir anak SMA pendidikan, diisi SMA, padahal belum tamat," kata dia.
Ada pun dalam SP2020 ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggunakan data administrasi pendudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar, serta metode wawancara.
Periode Sensus Penduduk Online (SP Online) akan dimulai pada 15 Februari-31 Maret 2020. Penduduk dapat mengakses web sensus. bps.go.id menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.
Bagi penduduk yang belum mengikuti SP Online, mereka akan didatangi Petugas sensus untuk melakukan Sensus Penduduk Wawancara dengan menggunakan hp/tablet atau kuesioner kertas selama bulan Juli 2020.
Data penduduk yang dihasilkan melalui SP2020 merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya.
