Peneliti apresiasi langkah Presiden Jokowi evakuasi WNI di Wuhan

Awak kabin mengenakan baju steril saat melakukan persiapan di dalam pesawat tipe A-330 milik Batik Air yang akan digunakan untuk menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Sabtu (1/2/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/gp/hp.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Vunny Wijaya mengapresiasi langkah cepat Presiden RI Joko Widodo untuk mengevakuasi WNI yang berada di Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei, China.

Pada Jumat (31/1), Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah resmi menyatakan wabah virus corona sebagai darurat global.

"Evakuasi WNI merupakan langkah nyata Pemerintah untuk menyelamatkan WNI di Hubei. Pulau Natuna, Kepulauan Riau, telah ditetapkan sebagai tempat karantina dan skema karantina juga telah disiapkan," kata Vunny dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan dalam pertemuan komite darurat virus corona WHO di Jenewa, Kamis (30/1), komite mengarahkan bahwa semua negara harus mengedepankan pencegahan, siap melakukan upaya karantina dan manajemen kasus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait virus corona.

Menurut Vunny, sejauh ini langkah yang diambil Presiden Jokowi dan Kementerian Kesehatan telah sesuai dengan arahan Komite WHO.

"Kemenkes telah memiliki pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus corona. Sejumlah RS rujukan virus corona juga telah melakukan persiapan. Kita juga bisa melihat aktifnya kanal-kanal resmi Kemenkes juga Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pemberitaan dan menekan hoaks yang beredar terkait virus corona," tutur Vunny menjelaskan.

Vunny melanjutkan upaya manajemen kasus juga dilakukan oleh Kemenkes. WNI yang akan dievakuasi tidak hanya mendapatkan pelayanan medis, namun juga dukungan psikososial dengan melibatkan psikiater, psikolog, serta perawat jiwa.

"Kita perlu mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, saya juga mendorong agar komunikasi pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah di Natuna dilakukan secara jelas, misalnya, terkait skema karantina," ujar Vunny.

Vunny menekankan hal tersebut sangat penting agar Pemda Natuna dapat melakukan persiapan secara matang. Terlebih lagi untuk menekan kekhawatiran penduduk Natuna akan penyebaran virus tersebut.