Menurut Birhasani, di Banjarmasin, Rabu, pada 2019 Kalsel mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan (TP) sebesar Rp41,9 miliar untuk mendukung pembangunan revitalisasi pasar tradisional.
"Saat ini, pembangunan tersebut sebagian sudah selesai, sebagian lainnya masih dalam pengerjaan hingga akhir Desember," katanya.
Menurut dia, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel bersama Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan RI yang dihadiri dinas perdagangan dan bappeda kabupaten/kota se-Kalsel telah melakukan evaluasi terhadap program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/tradisional di Kalimantan Selatan.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin gandeng investor benahi pasar
Revitalisasi tersebut, kata dia, merupakan realisasi dari program Nawacita Presiden Jokowi pada periode pertama yang mencanangkan pembangunan/revitalisasi pasar sebanyak 5.000 pasar di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, program tersebut di akhir masa jabatan Presiden Jokowi periode pertama tuntas, tercapai melebihi target, termasuk di Kalsel," katanya.
Terhadap program tersebut, tambah Birhasani, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor meminta seluruh jajaran dinas perdagangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel memanfaatkan program strategis Pemerintah Pusat tersebut secara maksimal.
"Amanah Bapak Gubernur tersebut, memotivasi Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel membangun sinergitas yang kuat dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dinas perdagangan dan hasilnya luar biasa," katanya.
Selama lima tahun periode Pemerintahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada 2016-2019 telah dibangun/direvitalisasi sebanyak 72 pasar tradisional yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel dengan sumber dana APBN Tugas Pembantuan (TP) dan DAK.
Baca juga: BPOM sisir pasar tradisional uji aneka pangan
Sebagian besar pasar tersebut sudah berfungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan sehari hari, dengan kegiatan jual beli dalam kondisi yang lebih baik dan nyaman.
Hingga kini, tambah dia, tinggal lima pasar tradisional yang telah direvitalisasi belum berfungsi maksimal, karena masih menunggu proses hibah dari pemerintah pusat.
Selain itu, juga masih menunggu pembangunan sarana pendukung lainnya yg dibiayai oleh pemerintah kabupaten/Kota serta ada juga yang masih dalam proses sosialisasi untuk penempatan pedagang.
Birhasani berharap bupati/wali kota, sesuai kewenangan UU 23/2014 segera menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pasar dimaksud segera dimanfaatkan secara maksimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta bisa berkontribusi bagi pendapatan asli daerah.
Baca juga: Aktivitas pasar mulai normal
Baca juga: Siap-siap, larangan pengunaan plastik akan menyasar pasar tradisional
Baca juga: Eksisnya pasar terapung Banjarmasin menarik dipelajari Kota Semarang
