Pengungsi Wamena tiba di Tanjung Perak Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Puluhan pengungsi dari Wamena, Papua, tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, dengan menumpang Kapal Motor (KM) Ciremai, milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Minggu malam.

Jumlah pengungsi yang terdata sebanyak 62 jiwa, meliputi dua anak-anak serta seorang bayi dan selebihnya orang dewasa yang hingga malam ini sedang ditangani petugas di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Pascakerusuhan di Wamena kami dievakuasi menggunakan pesawat Hercules, sebelum akhirnya dibawa menuju ke Surabaya menggunakan KM Ciremai," ujar Eli Fadilah, salah seorang pengungsi saat dikonfirmasi di Surabaya.

KM Ciremai sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada sekitar pukul 21.00 WIB.

Baca juga: Pengungsi Wamena segera periksa kesehatan

"Lima hari kami berada di atas KM Ciremai. Kapal berangkat dari Papua pada hari Selasa, 2 Oktober 2019," ucap Eli, yang sempat merasa lemas setibanya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan kembali pulih setelah mendapat penanganan medis.

Puluhan pengungsi tersebut merupakan warga Jawa Timur yang mayoritas telah tinggal di Wamena selama lebih dari lima tahun.

Terdata dari 62 pengungsi yang malam ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 30 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Nganjuk, serta masing-masing lainnya berasal dari berbagai kabupaten/kota wilayah Jawa Timur.

Baca juga: Pertamina salurkan bantuan peduli Wamena

Terkait penanganan pengungsi asal Wamena selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan.

Sama sekali tidak terlihat pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang disebut sebagai “leading sector” penanganan pengungsi asal Wamena, yang hadir di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tadi malam.

Sementara sejumlah pejabat terlihat hadir dan turut menangani kedatangan pengungsi asal Wamena di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yaitu dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun tidak bersedia diwawancarai.