Revolusi mental bidang pelayanan publik mutlak

Banjarbaru (ANTARA) - Revolusi mental adalah hal mutlak yang harus dilakukan abdi negara untuk memberikan pelayanan publik optimal kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan revolusi mental yang dicanangkan lima tahun lalu. 

Gerakan revolusi itu meliputi cara berpikir, cara kerja yang membawa perubahan, serta cara hidup berbangsa, tak terkecuali pada bidang pelayanan publik yang harus dilakukan aparatur pemerintah. 

Hal itu disampaikan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa di Kota Banjarbaru, Jumat.

"Revolusi mental bidang pelayanan publik mutlak dilakukan agar mampu memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat," ujar Diah pada pembukaan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani. 

Ia mengatakan, pelayanan publik di Indonesia sudah mengalami perbaikan yang signifikan dan dapat dilihat dari banyaknya instansi pemerintah yang menciptakan inovasi pelayanan publik. 

Inovasi milik instansi pemerintah itu dilombakan secara nasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, bahkan beberapa inovasi terbaik diikutsertakan dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA).

Namun, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi dan pelayanan publik yang baik berpengaruh kemudahan berusaha di Indonesia dan ujungnya peningkatan ekonomi negara. 

Pemerintah tidak berpangku tangan pada kondisi pelayanan publik saat ini dan setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.

"Aparatur sipil pemerintah sebagai bagian dari sistem yang terlibat pemerintahan mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan revolusi mental di bidang pelayanan publik," ucapnya. 

Khusus di Kalsel, Diah memberikan beberapa poin penting demi kemajuan pelayanan publik di Indonesia. Pertama, ramah tamah  karena keramahan, pelayanan akan terasa lebih menyenangkan. 

Kedua, menciptakan inovasi tidak boleh berhenti karena menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Ketiga mental ASN harus berubah, mampu beradaptasi dengan perubahan.

Poin keempat, ASN dituntut untuk terus belajar agar kualitas pelayanan publik terus meningkat. Terlebih, sekarang ini peran teknologi sangat berpengaruh di berbagai sisi. Ilmu pengetahuan buatan tengah marak digunakan dalam berbagai bidang pelayanan publik yang tentu mempermudah masyarakat. 

"Nantinya peran pelayan publik akan terganti dengan teknologi. Mari kita belajar, kuasai teknologi dan segala perkembangannya sehingga kita siap menghadapi semuanya," kata Diah didepan peserta rembuk nasional.

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani diisi inovator pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top 99 atau Top 40 inovasi pelayanan publik. Total ada tujuh inovasi yang akan membagikan ilmunya kepada peserta.

Waktu yang sama, juga diadakan seminar yang mengangkat tema Mal Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima dibagi dua topik yakni perubahan budaya kerja ASN menjadi budaya melayani dan best practice MPP terkait pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani.

Baca juga: Budi Waseso CEO Terbaik Revolusi Mental Award 2019
Baca juga: Ditlantas Polda Kalsel kenalkan Smart SIM dan E-TLE
Baca juga: Sekda HST hadiri pekan kerja nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental