Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tornanda Syaifullah, menyampaikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, harus diselaraskan dengan tingkat kesejahteraan masyakat.
Ia mengatakan, satu hal yang juga menjadi point penting yakni kas penerimaan dan pengeluaran, harus pas dan seimbang, laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berkualitas dan bermanfat bagi pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah agar bisa lebih mandiri dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mencari potensi daerah yang bisa dikembangkan sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah," katanya, saat memberikan arahan dalam bimbingan teknis proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rabu (23/1/2019), bertempat di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
(Fathurrahman/Protokol Kehumasan Setda HSS/Antarakalsel)
Baca juga: LKPD HSS Raih Insentif Terbesar Kedua Di Kalsel
Dijelaskan dia, opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat diberikan atas LKPD yang telah memenuhi syarat, sesuai ketentuan yang berlaku dengan syarat tersebut yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan kelengkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Mulai dari pelaporan anggaran hingga tahap pelaksanaan pertanggungjawaban, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SIP), begitupun evaluasi terhadap laporan keuangan perlu dilakukan oleh kepala daerah secara berkala, baik itu mingguan atau bulanan, dan dipantau secara sistem.
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan tahun anggaran 2018 telah ditinggalkan, tugas ke depan untuk jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS yaitu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, yang nantinya akan dilakukan audit oleh BPK-RI.
"Kami harapkan bimbingan teknis ini dapat mendorong dan memberikan semangat bagi jajaran Pemkab HSS untuk melakukan yang terbaik bagi Bumi Antaludin, dan kepada para peserta bimtek agar mengikuti kegiatan tersebut dengan baik," katanya, saat membuka kegiatan bimbingan teknis yang digelar Inspektorat Kabupaen HSS.
(Fathurrahman/Protokol Kehumasan Setda HSS/Antarakalsel)
Baca juga: HSS Gelar "Exit Briefing" Pemeriksaan LKPD 2017
Tak lupa pula, ia mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI Perwakilan Kalsel, atas bimbingannya selama ini, dalam penyusunan LKPD, dan kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalsel Tornanda Syaifullah, diharapkan dia bimbingan dan kerjasamanya jika ada aturan baru dalam pelaporan keuangan.
Turut berhadir, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, para asisten, staf ahli, para kepala SKPD, para kepala bagian Sekretariat Daerah, para camat dan lurah se Kabupaten HSS, para kepala Sub Bagian Keuangan tiap SKPD, serta para bendahara dan pengurus barang tiap SKPD dan tiap bagian di Sekretariat Daerah.
(Fathurrahman/Protokol Kehumasan Setda HSS/Antarakalsel)
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019