Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkumham Kalsel), Taufiqurrakhman, didampingi para Kepala Divisi menghadiri secara daring kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang digelar di Graha Pengayoman, pada hari Jumat.
Dalam kegiatan ini, Nyoman Adhi Suryadnyana selaku Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan secara langsung LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel perkuat integritas SDM berantas pungli dan gratifikasi
LHP BPK RI ini diterima langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laloly, yang turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. (Purn.) Andap Budhi Revianto, Inspektur Jenderal, Komjen Pol. Reynhard P. Silitonga, dan para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham RI.
Nyoman Adhi Suryadnyana selaku Pimpinan I BPK RI menyampaikan apresiasi atas raihan WTP yang ke-15 bagi Kementerian Hukum dan HAM RI.
"Atas kinerja dan hasil pemeriksaan yang meraih predikat WTP, kami mengapresiasi kinerja Kemenkumham RI, terlebih rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kemenkumham RI," ucapnya.
Yasonna H. Laoly, Menkumham RI, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang selama ini telah terjalin baik, serta berharap agar sinergi ini terus berkesinambungan. Yasonna juga menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh unit kerja Kemenkumham baik di pusat, wilayah, maupun unit pelaksana teknis atas raihan WTP yang ke-15.
Pada kesempatan ini, Menkumham juga memberikan arahan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Ia menyampaikan tujuh kiat yang ke depan semakin dioptimalkan oleh jajarannya.
"Tingkatkan kecermatan dan konsistensi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian, wujudkan sistem pengendalian internal di setiap unit kerja, penertiban dan pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset, penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, lakukan koreksi data laporan keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, tingkatkan pemahaman dan kepatuhan para pengelola keuangan dan barang milik negara serta lakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal," ucap Yasonna.
Baca juga: 179 calon taruna Poltekip dan Poltekim ikut seleksi di Kemenkumham Kalsel
Secara terpisah, Taufiqurrakhman selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan bahwa Jajarannya siap untuk terus berkontribusi dalam Melaksanakan kinerja Anggaran dengan sebaik mungkin agar prestasi WTP 15 kali berturut-turut ini dapat terus berlanjut.
“Kita turut bangga dan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif guna memastikan prestasi Kemenkumham dalam hal ini raihan WTP berturut-turut dapat terus berlanjut,” ucap Kakanwil.