Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyatakan, pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
Ketua panitia khusus Raperda ini di gedung dewan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa mengatakan, proses penggodokan payung hukum Raperda tersebut dapat difinalkan dengan cepat karena mendapat pendampingan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Sehingga target finalisasi dapat tercapai cepat, prosesnya lagi ini tinggal diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda)," ujar politikus PKS tersebut.
Nantinya, dengan disahkannya aturan itu, menurut Mathari, pemerintah kota dapat lebih memfokuskan program dalam penanggulangan kawasan dan permukiman kumuh di Kota Seribu Sungai ini.
Namun yang harus menjadi perhatian, lanjutnya, bagaimana menjaga kawasan kumuh yang sudah diperbaiki itu, menjadi kawasan layak huni.
"Harus ada pengelolaan yang kontinyu bagi pembinaan kawasan kumuh menjadi layak huni," ujar Mathari.
Dia berharap, jangan sampai perda tersebut nantinya stagnan. Artinya harus ada koordinasi dan tindaklanjut dari pemerintah untuk segera membuat perwali.
"Dinas terkait yang harus bekerjasama, mulai dari Perkim, PD PAL, PDAM, PUPR dan dinas terkait lainnya. Sinergi ini harus dipayungi oleh Perwali," tegasnya.
Dia menambahkan, untuk membebaskan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, perlu adanya penataan zonasi. Sehingga pemerintah dapat fokus menentukan titik mana yang harus dibenahi terlebih dahulu.
"Tahun ini di mana dulu, jadi fokus satu wilayah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin Fanani Syaifuddin membenarkan, Raperda terkait pembahasan penanggulangan kawasan kumuh di Banjarmasin telah selesai dibahas. selanjutnya akan ditindaklajuti dengan pembuatan Perwali.
Dari total 549 hektar kawasan kumuh di Banjarmasin, kini hanya tersisa 380 hektar kawasan kumuh yang ditargetkan akan tertangani dan selesai tahun 2019 nantinya.
"Sementara ini Alhamdulillah hampir 5 persen kawasan tersebut yang sudah dapat ditanggulangi," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua panitia khusus Raperda ini di gedung dewan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa mengatakan, proses penggodokan payung hukum Raperda tersebut dapat difinalkan dengan cepat karena mendapat pendampingan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Sehingga target finalisasi dapat tercapai cepat, prosesnya lagi ini tinggal diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda)," ujar politikus PKS tersebut.
Nantinya, dengan disahkannya aturan itu, menurut Mathari, pemerintah kota dapat lebih memfokuskan program dalam penanggulangan kawasan dan permukiman kumuh di Kota Seribu Sungai ini.
Namun yang harus menjadi perhatian, lanjutnya, bagaimana menjaga kawasan kumuh yang sudah diperbaiki itu, menjadi kawasan layak huni.
"Harus ada pengelolaan yang kontinyu bagi pembinaan kawasan kumuh menjadi layak huni," ujar Mathari.
Dia berharap, jangan sampai perda tersebut nantinya stagnan. Artinya harus ada koordinasi dan tindaklanjut dari pemerintah untuk segera membuat perwali.
"Dinas terkait yang harus bekerjasama, mulai dari Perkim, PD PAL, PDAM, PUPR dan dinas terkait lainnya. Sinergi ini harus dipayungi oleh Perwali," tegasnya.
Dia menambahkan, untuk membebaskan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, perlu adanya penataan zonasi. Sehingga pemerintah dapat fokus menentukan titik mana yang harus dibenahi terlebih dahulu.
"Tahun ini di mana dulu, jadi fokus satu wilayah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin Fanani Syaifuddin membenarkan, Raperda terkait pembahasan penanggulangan kawasan kumuh di Banjarmasin telah selesai dibahas. selanjutnya akan ditindaklajuti dengan pembuatan Perwali.
Dari total 549 hektar kawasan kumuh di Banjarmasin, kini hanya tersisa 380 hektar kawasan kumuh yang ditargetkan akan tertangani dan selesai tahun 2019 nantinya.
"Sementara ini Alhamdulillah hampir 5 persen kawasan tersebut yang sudah dapat ditanggulangi," jelasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018