Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan mengatakan banyak peluang yang bisa mendatangkan pendapatan daerah namun hingga kini belum tergarap maksimal.
Pendapat tersebut disampaikan Suwardi kepada media di Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarmasin, Selasa, terkait dengan perkiraan APBD 2018 Provinsi Kalsel yang mengalami defisit/selisih sekitar ratusan miliar.
"Komisi II DPRD Kalsel sebatas memberikan pemikiran atau masukan kepada eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) selaku pelaksana," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)itu.
Namun tambahnya, Komisi II DPRD Kalsel selaku mitra kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang bertugas dalam pendapatan daerah terus mendorong agar bekerja lebih keras lagi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalsel harus gigih mencari peluang usaha yang dapat mendatangkan penghasilan dan pada gilirannya turut membantu meningkatkan PAD.
Sebagai contoh PT Bangun Banua, salah satu BUMD milik Pemprov Kalsel masih kurang maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, bahkan cenderung seperti peribahasa, yaitu "bagaikan kerakap di atas batu-hidup segan mati tak mau".
"Kalau memang Bangun Banua tidak mampu menangkap peluang usaha yang mendatangkan keuntungan, kemungkina kami akan usulkan kepada Gubernur/Pemprov Kalsel supaya membentuk perusahaan daerah baru," katanya.
"Kita akan cek dan inventarisasi semua perusahaan daerah atau BUMD milik Pemprov Kalsel, sampai sejauhmana peran mereka dalam menunjang usaha peningkatan PAD," demikian Suwardi Sarlan.
Pemprov Kalsel saat ini belum banyak memiliki BUMD, kecuali antara lain baru PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Kalsel, Bangun Banua, serta PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkreda) yang berdiri sekitar empat tahun lalu.
Selain itu, Pemprov Kalsel selama ini sebagai penyerta penanaman modal antara lain kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Namun dari sejumlah BUMD Kalsel itu yang betul-betul eksis atau yang banyak memberi kontrubsi terhadap PAD, baru PT Bank Kalsel, sedangkan Bangun Banua, terutama bidang usaha perhotelan yang belakangan mendapat suntikan dana dari APBD provinsi setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pendapat tersebut disampaikan Suwardi kepada media di Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarmasin, Selasa, terkait dengan perkiraan APBD 2018 Provinsi Kalsel yang mengalami defisit/selisih sekitar ratusan miliar.
"Komisi II DPRD Kalsel sebatas memberikan pemikiran atau masukan kepada eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) selaku pelaksana," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)itu.
Namun tambahnya, Komisi II DPRD Kalsel selaku mitra kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang bertugas dalam pendapatan daerah terus mendorong agar bekerja lebih keras lagi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalsel harus gigih mencari peluang usaha yang dapat mendatangkan penghasilan dan pada gilirannya turut membantu meningkatkan PAD.
Sebagai contoh PT Bangun Banua, salah satu BUMD milik Pemprov Kalsel masih kurang maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, bahkan cenderung seperti peribahasa, yaitu "bagaikan kerakap di atas batu-hidup segan mati tak mau".
"Kalau memang Bangun Banua tidak mampu menangkap peluang usaha yang mendatangkan keuntungan, kemungkina kami akan usulkan kepada Gubernur/Pemprov Kalsel supaya membentuk perusahaan daerah baru," katanya.
"Kita akan cek dan inventarisasi semua perusahaan daerah atau BUMD milik Pemprov Kalsel, sampai sejauhmana peran mereka dalam menunjang usaha peningkatan PAD," demikian Suwardi Sarlan.
Pemprov Kalsel saat ini belum banyak memiliki BUMD, kecuali antara lain baru PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Kalsel, Bangun Banua, serta PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkreda) yang berdiri sekitar empat tahun lalu.
Selain itu, Pemprov Kalsel selama ini sebagai penyerta penanaman modal antara lain kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Namun dari sejumlah BUMD Kalsel itu yang betul-betul eksis atau yang banyak memberi kontrubsi terhadap PAD, baru PT Bank Kalsel, sedangkan Bangun Banua, terutama bidang usaha perhotelan yang belakangan mendapat suntikan dana dari APBD provinsi setempat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017