Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) periode 2025 sebesar Rp300,66 miliar untuk tiga kabupaten di lingkup kerjanya.
Ketiga kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Balangan untuk mendukung pemerataan keuangan dan layanan publik di daerah.
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan DBH Rp314,6 miliar kepada tiga kabupaten
“Kami memastikan penyaluran DAU tepat waktu agar dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi di Tabalong, Sabtu.
Secara rinci penyaluran DAU, yakni Kabupaten Tabalong sebesar Rp106,84 miliar, Kabupaten HSU (Rp111,94 miliar) dan Balangan (Rp81,88 miliar).
Diketahui, DAU merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan di daerah.
DAU terdiri dari dua bagian, yakni DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya mencakup alokasi layanan umum daerah serta urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
Sedangkan DAU untuk layanan umum digunakan mendukung penggajian PPPK daerah, pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan dana BOS tahap I sebesar Rp38,1 miliar
Sigid menambahkan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan setiap bulan dengan besaran 1/12 dari pagu alokasi.
“Penyaluran DAU dilakukan paling cepat hari kerja pertama Januari serta satu hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan-bulan berikutnya,” ucap Sigid.
Proses pencairan DAU juga mensyaratkan laporan belanja pegawai dari pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan paling lambat per tanggal 10 sebelum bulan penyaluran berikutnya.
Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran tetap transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Adanya penyaluran DAU ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di setiap wilayah.
“Kami berharap dana ini dapat dikelola dengan baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sigid.
Baca juga: KPPN Tanjung : Kabupaten HSU tercepat salurkan dana desa 2025
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Ketiga kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Balangan untuk mendukung pemerataan keuangan dan layanan publik di daerah.
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan DBH Rp314,6 miliar kepada tiga kabupaten
“Kami memastikan penyaluran DAU tepat waktu agar dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi di Tabalong, Sabtu.
Secara rinci penyaluran DAU, yakni Kabupaten Tabalong sebesar Rp106,84 miliar, Kabupaten HSU (Rp111,94 miliar) dan Balangan (Rp81,88 miliar).
Diketahui, DAU merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan di daerah.
DAU terdiri dari dua bagian, yakni DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya mencakup alokasi layanan umum daerah serta urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
Sedangkan DAU untuk layanan umum digunakan mendukung penggajian PPPK daerah, pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan dana BOS tahap I sebesar Rp38,1 miliar
Sigid menambahkan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan setiap bulan dengan besaran 1/12 dari pagu alokasi.
“Penyaluran DAU dilakukan paling cepat hari kerja pertama Januari serta satu hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan-bulan berikutnya,” ucap Sigid.
Proses pencairan DAU juga mensyaratkan laporan belanja pegawai dari pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan paling lambat per tanggal 10 sebelum bulan penyaluran berikutnya.
Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran tetap transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Adanya penyaluran DAU ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di setiap wilayah.
“Kami berharap dana ini dapat dikelola dengan baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sigid.
Baca juga: KPPN Tanjung : Kabupaten HSU tercepat salurkan dana desa 2025
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025