Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi aparatur sipil negara (ASN) pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Provinsi setempat.
Sekretaris Dinsos Provinsi Kalsel Murjani di Banjarmasin, Selasa, mengatakan kegiatan pelayanan tersebut melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah untuk menampung aspirasi terkait peningkatan pelayanan publik.
Baca juga: Pemprov Kalsel tambah tiga armada perkuat penanganan bencana
"Kami menyadari pelayanan sosial yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara, sehingga Dinsos Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan," kata Murjani.
Dia menuturkan Forum Konsultasi Publik juga melibatkan perwakilan ASN Dinsos tingkat kota/kabupaten se-Provinsi Kalsel, akademisi, panti rehabilitasi, dan perwakilan media.
Melalui Forum Konsultasi Publik, Murjani mengharapkan para ASN se-Provinsi Kalsel mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan standar pelayanan bagi masyarakat.
Dia menyebutkan Dinsos Provinsi Kalsel memiliki peran yang sangat vital untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Baca juga: DPRD tangguhkan pembahasan anggaran Disdikbud-Dinsos Kalsel 2025
Oleh karena itu, Dinsos Provinsi Kalsel harus memastikan setiap pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan masyarakat mudah mengakses.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan yang akan menjadi acuan memberikan layanan kepada masyarakat pada bidang sosial," ungkap Murjani.
Pada kegiatan tersebut, terdapat pembahasan sejumlah isu strategis, termasuk mekanisme pemberian bantuan sosial, percepatan layanan untuk kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan disabilitas, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Baca juga: Dinsos Kalsel siap siagakan pasukan cegah banjir saat musim hujan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Sekretaris Dinsos Provinsi Kalsel Murjani di Banjarmasin, Selasa, mengatakan kegiatan pelayanan tersebut melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah untuk menampung aspirasi terkait peningkatan pelayanan publik.
Baca juga: Pemprov Kalsel tambah tiga armada perkuat penanganan bencana
"Kami menyadari pelayanan sosial yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara, sehingga Dinsos Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan," kata Murjani.
Dia menuturkan Forum Konsultasi Publik juga melibatkan perwakilan ASN Dinsos tingkat kota/kabupaten se-Provinsi Kalsel, akademisi, panti rehabilitasi, dan perwakilan media.
Melalui Forum Konsultasi Publik, Murjani mengharapkan para ASN se-Provinsi Kalsel mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan standar pelayanan bagi masyarakat.
Dia menyebutkan Dinsos Provinsi Kalsel memiliki peran yang sangat vital untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Baca juga: DPRD tangguhkan pembahasan anggaran Disdikbud-Dinsos Kalsel 2025
Oleh karena itu, Dinsos Provinsi Kalsel harus memastikan setiap pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan masyarakat mudah mengakses.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan yang akan menjadi acuan memberikan layanan kepada masyarakat pada bidang sosial," ungkap Murjani.
Pada kegiatan tersebut, terdapat pembahasan sejumlah isu strategis, termasuk mekanisme pemberian bantuan sosial, percepatan layanan untuk kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan disabilitas, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Baca juga: Dinsos Kalsel siap siagakan pasukan cegah banjir saat musim hujan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024