Penjabat Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Dinansyah berharap, komitmen dan kesungguhan semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola lakukan berbagai perubahan kinerja, agar memberikan dampak manfaat.
"Lakukan perubahan di SKPD secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pegawai, bangun budaya kinerja, biasakan melakukan evaluasi internal secara rutin minimal setiap bulan atau sesuai kebutuhan dengan melibatkan semua pejabat," pinta Dinansyah dalam siaran pers disampaikan, Rabu.
Sehingga, jelas dia, dapat mengetahui secara komprehensif capaian kinerja termasuk permasalahan dan hambatan yang terjadi sekaligus mencarikan solusi terbaik.
Perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, sebut dia, dalam rangka menyikapi terjadinya pergantian atau mutasi jabatan, perubahan target kinerja dan perubahan alokasi anggaran.
“Perjanjian kinerja ini bertujuan untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur dan penilaian pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran oraganisasi serta menjadi awal munculnya inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan publik,” ujarnya.
Perjanjian kinerja, terang dia, merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan pelayanan publik disertai indikator kinerja dengan prinsip dan tujuan untuk meningkatkan integritas, transaparansi dan akuntabilitas.
Perubahan perjanjian kinerja 2024 tersebut, papar dia, sebagai momentum periode yang tepat dan iklim yang baik untuk meningkatkan resolusi kinerja demi terwujudnya kerja keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah.
Dia berharap, pembangunan dapat berjalan cepat, tepat dan akurat dan menyentuh pada harapan pemerintah dan masyarakat.
Acara Pendatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, di Aula Selidah, Senin (21/10/2024), ditutup dengan penyerahan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri instansional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) Tahun 202.
Selain itu, dilanjutkan dengan penyerahan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayan Publik Tahun 2023 oleh Kemanpan RB, penyerahan Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Tahun 2023 oleh Ombusman dan pemberian Apresiasi Zona Integritas 2024.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Kuala, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, pimpinan serta sekretaris SKPD terkait lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Kuala, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Lakukan perubahan di SKPD secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pegawai, bangun budaya kinerja, biasakan melakukan evaluasi internal secara rutin minimal setiap bulan atau sesuai kebutuhan dengan melibatkan semua pejabat," pinta Dinansyah dalam siaran pers disampaikan, Rabu.
Sehingga, jelas dia, dapat mengetahui secara komprehensif capaian kinerja termasuk permasalahan dan hambatan yang terjadi sekaligus mencarikan solusi terbaik.
Perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, sebut dia, dalam rangka menyikapi terjadinya pergantian atau mutasi jabatan, perubahan target kinerja dan perubahan alokasi anggaran.
“Perjanjian kinerja ini bertujuan untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur dan penilaian pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran oraganisasi serta menjadi awal munculnya inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan publik,” ujarnya.
Perjanjian kinerja, terang dia, merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan pelayanan publik disertai indikator kinerja dengan prinsip dan tujuan untuk meningkatkan integritas, transaparansi dan akuntabilitas.
Perubahan perjanjian kinerja 2024 tersebut, papar dia, sebagai momentum periode yang tepat dan iklim yang baik untuk meningkatkan resolusi kinerja demi terwujudnya kerja keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah.
Dia berharap, pembangunan dapat berjalan cepat, tepat dan akurat dan menyentuh pada harapan pemerintah dan masyarakat.
Acara Pendatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, di Aula Selidah, Senin (21/10/2024), ditutup dengan penyerahan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri instansional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) Tahun 202.
Selain itu, dilanjutkan dengan penyerahan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayan Publik Tahun 2023 oleh Kemanpan RB, penyerahan Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Tahun 2023 oleh Ombusman dan pemberian Apresiasi Zona Integritas 2024.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Kuala, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, pimpinan serta sekretaris SKPD terkait lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Kuala, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024