Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari mencatat realisasi Belanja Negara Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp1,7 triliun atau 76,4 persen pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dari target sebesar Rp2,23 triliun.
"Kinerja penyerapan anggaran di Tahun 2024 cukup progresif," ujar Kepala KPPN Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Senin.
Baca juga: KPPN Pelaihari: Realisasi APBN 2024 ke Tanah Laut capai Rp1,57 triliun
Falih mengatakan realisasi Belanja Negara tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 27,3 persen dibanding periode yang sama pada 2023.
Dijelaskan Falih, realisasi Belanja Negara di Tanah Laut terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp272,11 miliar.
Saat ini, jelas dia, Belanja Negara di Tanah Laut tersalurkan pada 29 satuan kerja senilai Rp216,24 miliar atau 79,5 persen.
Kemudian, alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1,95 triliun dan telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp1,48 triliun atau 75,9 persen.
Falih menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja TKD mengalami pertumbuhan penyerapan positif selama 2024, jika dibandingkan dengan alokasi belanja pada 2023 sebesar 11,4 persen dan 30 persen.
Baca juga: KPPN Pelaihari sampaikan strategi raih predikat WBBM kepada UIN Antasari
Alokasi Pagu Anggaran pada akhir Triwulan III, terang dia, juga mengalami perubahan sebagai dampak dari pemberian reward atau apresiasi pemerintah pusat kepada Pemkab Tanah Laut berbentuk tambahan insentif fiskal dan tambahan dana desa tahun berjalan dengan total insentif senilai Rp16,10 miliar.
Falih mengungkapkan insentif tersebut terdiri dari insentif dari reward penurunan stunting dan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp12,31 miliar dan reward pengelolaan dana desa berupa tambahan dana desa tahun berjalan untuk 26 desa dengan total Rp3,79 miliar.
Selain itu, sambung dia, alokasi Anggaran Belanja Kementerian Negara atau lembaga di Tanah Laut juga mengalami penyesuaian sebesar Rp3,16 miliar berupa tambahan belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja ASN pusat di Tanah Laut sebesar Rp3,16 miliar.
"Serta penyesuaian blokir anggaran untuk belanja barang dan modal dengan total mencapai Rp14,82 juta," ucap Falih.
Baca juga: Realisasi belanja di Tanah Laut capai Rp1,03 triliun per Juni 2024
Falih mengapresiasi upaya satuan kerja (Satker) dan Pemkab Tanah Laut melakukan percepatan penyerapan anggaran yang berjalan efektif melalui strategi pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak PraDIPA sebelum Tahun Anggaran 2024.
Falih menambahkan Pemkab Tanah Laut juga mematuhi regulasi menyelesaikan tagihan dan memenuhi dokumen syarat penyaluran dana TKD sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga menghindari potensi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Selain itu, diungkapkan Falih, Pemkab Tanah Laut menerima dana TKD lebih awal dan segera disalurkan untuk membiayai program strategis serta pembangunan sarana prasarana di Tanah Laut.
Pasalnya, menurut Falih, pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat bergantung terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah, sehingga APBN dan APBD yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan untuk memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi di Tanah Laut.
Baca juga: KPPN berharap akhir triwulan II PN Pelaihari mampu serap target anggaran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Kinerja penyerapan anggaran di Tahun 2024 cukup progresif," ujar Kepala KPPN Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Senin.
Baca juga: KPPN Pelaihari: Realisasi APBN 2024 ke Tanah Laut capai Rp1,57 triliun
Falih mengatakan realisasi Belanja Negara tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 27,3 persen dibanding periode yang sama pada 2023.
Dijelaskan Falih, realisasi Belanja Negara di Tanah Laut terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp272,11 miliar.
Saat ini, jelas dia, Belanja Negara di Tanah Laut tersalurkan pada 29 satuan kerja senilai Rp216,24 miliar atau 79,5 persen.
Kemudian, alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1,95 triliun dan telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp1,48 triliun atau 75,9 persen.
Falih menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja TKD mengalami pertumbuhan penyerapan positif selama 2024, jika dibandingkan dengan alokasi belanja pada 2023 sebesar 11,4 persen dan 30 persen.
Baca juga: KPPN Pelaihari sampaikan strategi raih predikat WBBM kepada UIN Antasari
Alokasi Pagu Anggaran pada akhir Triwulan III, terang dia, juga mengalami perubahan sebagai dampak dari pemberian reward atau apresiasi pemerintah pusat kepada Pemkab Tanah Laut berbentuk tambahan insentif fiskal dan tambahan dana desa tahun berjalan dengan total insentif senilai Rp16,10 miliar.
Falih mengungkapkan insentif tersebut terdiri dari insentif dari reward penurunan stunting dan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp12,31 miliar dan reward pengelolaan dana desa berupa tambahan dana desa tahun berjalan untuk 26 desa dengan total Rp3,79 miliar.
Selain itu, sambung dia, alokasi Anggaran Belanja Kementerian Negara atau lembaga di Tanah Laut juga mengalami penyesuaian sebesar Rp3,16 miliar berupa tambahan belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja ASN pusat di Tanah Laut sebesar Rp3,16 miliar.
"Serta penyesuaian blokir anggaran untuk belanja barang dan modal dengan total mencapai Rp14,82 juta," ucap Falih.
Baca juga: Realisasi belanja di Tanah Laut capai Rp1,03 triliun per Juni 2024
Falih mengapresiasi upaya satuan kerja (Satker) dan Pemkab Tanah Laut melakukan percepatan penyerapan anggaran yang berjalan efektif melalui strategi pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak PraDIPA sebelum Tahun Anggaran 2024.
Falih menambahkan Pemkab Tanah Laut juga mematuhi regulasi menyelesaikan tagihan dan memenuhi dokumen syarat penyaluran dana TKD sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran, sehingga menghindari potensi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Selain itu, diungkapkan Falih, Pemkab Tanah Laut menerima dana TKD lebih awal dan segera disalurkan untuk membiayai program strategis serta pembangunan sarana prasarana di Tanah Laut.
Pasalnya, menurut Falih, pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat bergantung terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah, sehingga APBN dan APBD yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan untuk memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi di Tanah Laut.
Baca juga: KPPN berharap akhir triwulan II PN Pelaihari mampu serap target anggaran
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024