Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto berharap, Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari di akhir triwulan II TA 2024 mampu menyerap target anggaran 50 persen dari pagu dana sebesar Rp5,2 miliar.
"Selain tingkat penyerapan, penggunaan cashless payment dalam pelaksanaan APBN di lingkungan PN Pelaihari juga perlu ditingkatkan," ujar Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kamis.
Penggunaan cashless payment tersebut, sebut dia, antara lain penggunaan kartu kredit pemerintah, penggunaan marketplace pemerintah digipay dan penggunaan cash management system (CMS) oleh bendahara pengeluaran.
Falih menyampaikan, penggunaan transaksi keuangan digital dalam sektor pemerintahan saat ini sudah mulai ditingkatkan frekuensinya.
Pengelola keuangan satuan kerja (satker) PN Pelaihari, jelas dia, perlu melakukan pembiasaan penggunaan digital payment.
Dia juga mengemukakan, KPPN terus bersinergi dengan satker dan perbankan dalam mengupayakan cashless society di sektor pemerintahan agar dapat terlaksana dengan baik.
“Apabila satker mengalami kendala agar tidak segan-segan dan secepatnya menyampaikan permasalahannya ke KPPN dan perbankan mitra kerja untuk dapat diperoleh solusi,” pintanya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di satker PN Pelaihari, pada Jum'at (14/06) lalu, terang dia, sebagai upaya peningkatan kinerja satker, khususnya dalam pelaksanaan anggaran agar APBN telah dialokasikan dapat dibelanjakan secara berkualitas.
“Tidak hanya serapan anggaran diutamakan, namun juga kualitas belanja perlu diperhatikan, sehingga dapat dilaksanakan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” harapnya.
Secara umum, terang dia, kinerja pelaksanaan anggaran PN Pelaihari pada 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2023.
Seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran, menunjukan nilai sempurna, kecuali tingkat penyerapan anggaran masih pada level 95,95.
"Nilai penyerapan tersebut belum maksimal, mengingat triwulan II masih berjalan," tandasnya.
Semantara, Ketua PN Pelaihari Ali Sobirin mengatakan, kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan diberikan oleh PN Pelaihari tidak terlepas dari dukungan KPPN Pelaihari sebagai instansi yang memproses pencairan dana APBN.
“Sinergi PN dan KPPN baik formal dan informal perlu dijaga tetap solid agar memberikan kelancaran dan mengantisipasi hambatan-hambatan terjadi di lapangan,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Selain tingkat penyerapan, penggunaan cashless payment dalam pelaksanaan APBN di lingkungan PN Pelaihari juga perlu ditingkatkan," ujar Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kamis.
Penggunaan cashless payment tersebut, sebut dia, antara lain penggunaan kartu kredit pemerintah, penggunaan marketplace pemerintah digipay dan penggunaan cash management system (CMS) oleh bendahara pengeluaran.
Falih menyampaikan, penggunaan transaksi keuangan digital dalam sektor pemerintahan saat ini sudah mulai ditingkatkan frekuensinya.
Pengelola keuangan satuan kerja (satker) PN Pelaihari, jelas dia, perlu melakukan pembiasaan penggunaan digital payment.
Dia juga mengemukakan, KPPN terus bersinergi dengan satker dan perbankan dalam mengupayakan cashless society di sektor pemerintahan agar dapat terlaksana dengan baik.
“Apabila satker mengalami kendala agar tidak segan-segan dan secepatnya menyampaikan permasalahannya ke KPPN dan perbankan mitra kerja untuk dapat diperoleh solusi,” pintanya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di satker PN Pelaihari, pada Jum'at (14/06) lalu, terang dia, sebagai upaya peningkatan kinerja satker, khususnya dalam pelaksanaan anggaran agar APBN telah dialokasikan dapat dibelanjakan secara berkualitas.
“Tidak hanya serapan anggaran diutamakan, namun juga kualitas belanja perlu diperhatikan, sehingga dapat dilaksanakan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” harapnya.
Secara umum, terang dia, kinerja pelaksanaan anggaran PN Pelaihari pada 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2023.
Seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran, menunjukan nilai sempurna, kecuali tingkat penyerapan anggaran masih pada level 95,95.
"Nilai penyerapan tersebut belum maksimal, mengingat triwulan II masih berjalan," tandasnya.
Semantara, Ketua PN Pelaihari Ali Sobirin mengatakan, kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan diberikan oleh PN Pelaihari tidak terlepas dari dukungan KPPN Pelaihari sebagai instansi yang memproses pencairan dana APBN.
“Sinergi PN dan KPPN baik formal dan informal perlu dijaga tetap solid agar memberikan kelancaran dan mengantisipasi hambatan-hambatan terjadi di lapangan,” tegasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024