Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi energi sumber daya minimal (ESDM) dan lingkungan hidup, H Sahrujani mengatakan persoalan pertambangan harus dikelola secara serius.
Pengelolaan pertambangan harus dengan sebaik-baiknya dan sesuai regulasi. Kita harapkan pascatambang itu nanti bermanfaat bagi masyarakat di sekitar tambang dan masyarakat Kalsel pada umumnya," tutur Sahrujani di Banjarmasin, Kamis.
Pendapat Sahrujani atau politikus Partai Golkar itu sesudah menerima kunjungan Komisi D Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Jawa Timur (Jatim) di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) di Banjarmasin.
Sahrujani yang disebut-sebut bakal calon Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) dari Partai Golkar itu berterima kasih kepada anggota DPRD Jatim atas pencerahan atau masukkan terkait Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta reklamasi dan pascatambang di provinsinya.
"Masukkan terkait RUED tersebut akan kita sampaikan ke Direktorat Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta," ujar Sahrujani.
Ia menambahkan, hasil diskusi atau tukar pendapat antara wakil rakyat dua provinsi Jatim dan Kalsel dalam upaya menyamakan persepsii tentang pengelolaan pertambangan dan lingkungan yang baik.
Sahrujani wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu pada Pemilu - Pemilihan Legislatif Tahun 2024 yang pencoblosannya 14 Februari lalu tidak mencalonkan diri lagi untuk menjadi anggota DPRD provinsi setempat.
Rombongan wakil rakyat Jawa Timur saat berada di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), Rabu (27/3/2024). (ANTARA/HO-Humas Setwan Kalsel)
Sebelumnya pada pertemuan singkat yang juga menghadirkan pejabat dari Dinas ESDM Kalsel tersebut pimpinan Komisi D DPRD Jatim Masduki mengatakan, pihaknya telah menyampaikan rencana RUED ke DPRD Kalsel dan Dinas ESDM Kalsel.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) "Bumi Majapahit" Jatim itu mengajak DPRD Kalsel bersinergi dalam rangka pengelolaan lingkungan dan reklamasi ke depan.
“Kalau memang ini nanti kita sepakati sama-sama , maka akan kita diskusikan dengan provinsi lainnya terkait dengan sinergitas reklamasi," demikian Masduki.
