Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI di provinsinya meningkat.
Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengemukakan itu, Selasa sesudah Komisinya yang diketuai Hj Rachmah Norlias berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat di Jakarta.
"Srikandi" atau wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu mengatakan, konsultasi Komisi I ke BPS salah satu upaya meningkatkan IDI di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Ia menerangkan, pada kesempatan konsultasi dengan BPS tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalsel menyatakan bangga mengetahui bahwa ternyata skor IDI provinsinya meningkat pada Tahun 2022.
Menurut dia, peningkatan IDI Kalsel bisa terjadi atas kerja sama yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsinya.
“Kami apresiasi kepada lintas sektor yang menangani Index Demokrasi, dimana ada 22 indikator yang digunakan untuk menilai IDI. Alhamduliah IDI Kalsel masuk peringkat 10, ke depannya untuk tahun 2023 kita akan mengadakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) lintas sektor untuk mempertahankan bahkan meningkatkan lagi,” ujar Ibu Amah.
Rombongan Komisi I DPRD Kalsel dipimpin Ketuanya Hj Rachmah Norlias saat kunjungan ke Badan Pusat Statistik di Jakarta, 11 September 2023. (ANTARA/HO- Humas Setwan Kalsel.)
Menanggapi hal itu semua , Direktur Statistik Ketahanan Sosial Nurma Midayanti mengatakan, ada tiga aspek yang membentuk IDI, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.
“Kondisi demokrasi di suatu wilayah bisa diintervensi oleh tiga aspek tersebut , aspek-aspek itu kemudian ada 22 indikator yang digunakan untuk menilai IDI provinsi," ujarnya di hadapan wakil rakyat Kalsel.
Ia menambahkan, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat mengetahui hal-hal yang perlakuannya perlu untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dari 22 indikator tersebut yang bisa diintervensi anggota DPRD yakni terkait peran dan kinerja dewan.
Untuk meningkatkan nilai IDI, Nurma menyarankan supaya mengevaluasi kembali terkait anggaran, kegiatan, hingga kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, mulai dari bagaimana pelaksanaan hearing dan audiensi oleh dewan hingga bagaimana capaian target program pembentukan peraturan daerah.
Sebagai catatan IDI Kalsel Tahun 2021 berada urutan 20 dari seluruh provinsi di Indonesia, dan 2022 naik jadi peringkat 10 dengan skor 80,86 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 80,41.
