Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
"Dalam upaya mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tersebut, Komisi II melakukan kunjungan kerja (Kunker) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan)," ujar Kasub Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Ady Prasetya Radam di Banjarmasin , Selasa.
Pasalnya pada beberapa wilayah di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota, perkebunan kelapa sawit merupakan primadona dan tempat masyarakat menggantungkan kehidupan mereka.
Baca juga: DPRD Kalsel inginkan Pemprov perkuat implementasi SPM
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin yang menyertai Komisi II tersebut menjelaskan tujuan Kunker untuk berkontribusi dan berdiskusi terkait permasalahan perkebunan yang ada di provinsinya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kalsel yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu, percepatan pembangunan subsektor perkebunan seperti kelapa sawit sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
"Makanya harus ada dan sangat penting sekali tata kelola kelapa sawit berkelanjutan,” tegas Bang Dhin seperti dikutip Juru Bicara Setwan Kalsel.
Sementara itu, Ketua Komisi II Imam Suprastowo mengutarakan salah satu permasalahan yang para petani (perkebunan kelapa sawit) di lapangan, yakni terkait pembibitan.
Baca juga: Ketua DPRD apresiasi kinerja dan capaian Bank Kalsel Cabang Jakarta
Oleh karenanya, dia menyarankan, di Kalsel harus lebih banyak pembenahan terkait pembibitan tersebut.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengingatkan, agar dalam hal perkebunan kelapa sawit jangan lebih memihak kepada konglomorasi.
Sebagai contoh di lapangan hanya mendapatkan Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulannya.
“Keadaan tersebut sangat mengenaskan sekali. Jadi kita perlu kerja keras. Dewan hanya bisa menampung aspirasi dan menyampaikan ke eksekutif. Sebab, eksekutiflah yang mengeksekusinya,” ujar Imam Suprastowo.
Baca juga: Habib Muhdar dari Hadramaut ungkap kedahsyatan shalat Subuh berjamaah
Sebagai catatan dari 13 kabupaten/kota di sebagian besar wilayah terdapat perkebunan kelapa sawit, baik berupa perkebunan rakyat maupun dalam bentuk perusahaan besar.
Sebagai contoh di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) atau wilayah timur/tenggara Kalsel banyak terdapat perkebunan besar kelapa sawit.
Menyambut Kunker Komisi II tersebut Subkoordinator Usaha Perkebunan, Prasetyo Djati sembari mengapresiasi para wakil rakyat yang masih peduli dan membuktikannya lewat perwujudan-perwujudan nyata dengan menyampaikan permasalahan yang ada ke kementerian.
“Tentu ini merupakan wujud nyata kepedulian wakil rakyat kepada para petani. Tentu kita di tingkat kementerian juga mendorong para petani agar mendapatkan kesejahteraannya. Sebab, para petani merupakan ujung tombak kemajuan agrobisnis,” demikian Prasetyo.
Baca juga: Bang Dhin: Pemain muda "Banua" punya potensi tembus Timnas U17
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Dalam upaya mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tersebut, Komisi II melakukan kunjungan kerja (Kunker) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan)," ujar Kasub Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Ady Prasetya Radam di Banjarmasin , Selasa.
Pasalnya pada beberapa wilayah di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota, perkebunan kelapa sawit merupakan primadona dan tempat masyarakat menggantungkan kehidupan mereka.
Baca juga: DPRD Kalsel inginkan Pemprov perkuat implementasi SPM
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin yang menyertai Komisi II tersebut menjelaskan tujuan Kunker untuk berkontribusi dan berdiskusi terkait permasalahan perkebunan yang ada di provinsinya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kalsel yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu, percepatan pembangunan subsektor perkebunan seperti kelapa sawit sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
"Makanya harus ada dan sangat penting sekali tata kelola kelapa sawit berkelanjutan,” tegas Bang Dhin seperti dikutip Juru Bicara Setwan Kalsel.
Sementara itu, Ketua Komisi II Imam Suprastowo mengutarakan salah satu permasalahan yang para petani (perkebunan kelapa sawit) di lapangan, yakni terkait pembibitan.
Baca juga: Ketua DPRD apresiasi kinerja dan capaian Bank Kalsel Cabang Jakarta
Oleh karenanya, dia menyarankan, di Kalsel harus lebih banyak pembenahan terkait pembibitan tersebut.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengingatkan, agar dalam hal perkebunan kelapa sawit jangan lebih memihak kepada konglomorasi.
Sebagai contoh di lapangan hanya mendapatkan Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulannya.
“Keadaan tersebut sangat mengenaskan sekali. Jadi kita perlu kerja keras. Dewan hanya bisa menampung aspirasi dan menyampaikan ke eksekutif. Sebab, eksekutiflah yang mengeksekusinya,” ujar Imam Suprastowo.
Baca juga: Habib Muhdar dari Hadramaut ungkap kedahsyatan shalat Subuh berjamaah
Sebagai catatan dari 13 kabupaten/kota di sebagian besar wilayah terdapat perkebunan kelapa sawit, baik berupa perkebunan rakyat maupun dalam bentuk perusahaan besar.
Sebagai contoh di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) atau wilayah timur/tenggara Kalsel banyak terdapat perkebunan besar kelapa sawit.
Menyambut Kunker Komisi II tersebut Subkoordinator Usaha Perkebunan, Prasetyo Djati sembari mengapresiasi para wakil rakyat yang masih peduli dan membuktikannya lewat perwujudan-perwujudan nyata dengan menyampaikan permasalahan yang ada ke kementerian.
“Tentu ini merupakan wujud nyata kepedulian wakil rakyat kepada para petani. Tentu kita di tingkat kementerian juga mendorong para petani agar mendapatkan kesejahteraannya. Sebab, para petani merupakan ujung tombak kemajuan agrobisnis,” demikian Prasetyo.
Baca juga: Bang Dhin: Pemain muda "Banua" punya potensi tembus Timnas U17
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023