Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat memperkuat dan meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM.
"Dalam upaya penguatan dan peningkatan SPM di provinsinya, Komisi I tersebut melakukan kaji tiru atau studi komparasi ke DKI Jakarta," ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel dalam keterangan persnya melalui telepon seluler dari Jakarta, Senin malam.
Penerapan SPM implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan SPM.
Ketua Komisi I Hj Rachmah Norlias atau yang akrab dengan sapaan Ibu Amah mengungkapkan, di DKI Jakarta mengeluarkan kartu-kartu seperti "kartu pintar Jakarta," kartu disabilitas, kemudian kartu anak Jakarta.
"Semua itu beberapa keunggulan yang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hasilkan," ungkap Ibu Amah seperti dikutip Juru Bicara Setwan Kalsel.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin itu mengharapkan, hasil kunjungan kali ini agar Kalsel bisa mengikuti seperti DKI. Jakarta.
“Kita harapkan seperti DKI tersebut bisa nantinya diterapkan di Kalsel," ujar Ibu Amah.
Senada dengan Ketua Komisi I tersebut, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel Akhmad Yani menuturkan, tingkat validasi SPM DKI. Jakarta 100 persen yang artinya sangat baik sekali apabila diadopsi Kalsel.
“Dengan digitalisasi dan verifikasi yang melibatkan banyak stakeholder, kita berharap Kalsal juga bisa mengikuti validitas 100 persen sehingga dalam pembuatan kebijakan, kemudian dalam verifikasi untuk bantuan dan lain-lain itu akan tepat sasaran dan hasilnya akan efektif, ” katanya.
Dalam kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut, rombongan wakil rakyat Kalsel bertukar informasi dan pendapat dengan Biro Pemerintahan Setdaprov itu, 24 Juli 2023, demikian keterangan pers Humas Setwan Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Dalam upaya penguatan dan peningkatan SPM di provinsinya, Komisi I tersebut melakukan kaji tiru atau studi komparasi ke DKI Jakarta," ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel dalam keterangan persnya melalui telepon seluler dari Jakarta, Senin malam.
Penerapan SPM implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan SPM.
Ketua Komisi I Hj Rachmah Norlias atau yang akrab dengan sapaan Ibu Amah mengungkapkan, di DKI Jakarta mengeluarkan kartu-kartu seperti "kartu pintar Jakarta," kartu disabilitas, kemudian kartu anak Jakarta.
"Semua itu beberapa keunggulan yang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hasilkan," ungkap Ibu Amah seperti dikutip Juru Bicara Setwan Kalsel.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin itu mengharapkan, hasil kunjungan kali ini agar Kalsel bisa mengikuti seperti DKI. Jakarta.
“Kita harapkan seperti DKI tersebut bisa nantinya diterapkan di Kalsel," ujar Ibu Amah.
Senada dengan Ketua Komisi I tersebut, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel Akhmad Yani menuturkan, tingkat validasi SPM DKI. Jakarta 100 persen yang artinya sangat baik sekali apabila diadopsi Kalsel.
“Dengan digitalisasi dan verifikasi yang melibatkan banyak stakeholder, kita berharap Kalsal juga bisa mengikuti validitas 100 persen sehingga dalam pembuatan kebijakan, kemudian dalam verifikasi untuk bantuan dan lain-lain itu akan tepat sasaran dan hasilnya akan efektif, ” katanya.
Dalam kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut, rombongan wakil rakyat Kalsel bertukar informasi dan pendapat dengan Biro Pemerintahan Setdaprov itu, 24 Juli 2023, demikian keterangan pers Humas Setwan Kalsel.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023