Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memperkuat ketahanan air Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, sebagai upaya menekan ancaman dampak badai El Nino yang berpotensi menyebabkan lahan produktif pangan kekeringan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Tapin, Amir Rahman menyampaikan BWS Kalimantan III telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi dampak kondisi cuaca ekstrem ini.
Baca juga: BWS gelar pembinaan pemberdayaan masyarakat Sungai Martapura Asri
"Menanggapi isu tersebut unit pengelola Bendungan Tapin di bawah BWS Kalimantan III melakukan persiapan dengan melakukan penyediaan volume tampungan air mendekati volume batas operasi normal atas," ujarnya kepada Antara di Rantau, Jum'at.
Tindakan tersebut dilakukan, kata Amir, agar saat tiba El Nino Bendungan Tapin yang memiliki kapasitas 56,77 juta meter kubik ini siap secara tampungan hingga operasi pengeluaran yang termonitor sesuai kebutuhan air irigasi dan air baku.
"Berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) agar setiap pengelola bendungan melakukan pengaturan volume di bendungan dengan semaksimal mungkin," ujarnya.
instruksi itu, kata Amir, selaras dengan arahan Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu agar ada pengaturan pengoperasian pintu-pintu bendungan.
"Hal tersebut sudah kami lakukan sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal SDA" ungkapnya.
Sebagian sarana koneksi air dari Bendungan Tapin ke lahan pertanian, tahun lalu pemerintah pusat sudah selesai melakukan modernisasi irigasi tua dengan biaya mencapai Rp115 miliar bersumber dari pinjaman luar negeri (loan).
Dengan panjang mencapai 27 KM, sementara ini ada 15 perkumpulan pertanian menikmati air. Produksi mereka diklaim meningkat karena bisa melakukan tanam lebih dari sekali dalam setahun.
Dengan adanya salah satu irigasi kelas premium Indonesia itu, maka diharapkan ketahanan air dan pangan nasional di Kabupaten Tapin dapat terwujud meskipun dilanda badai El Nino.
Adapun sejumlah langkah lain yang dilakukan dan direncanakan BWS Kalimantan III atas fenomena alam ini, yaitu disiplin melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni ; TNI, Polri hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
"Langkah mitigasi ini dilakukan agar pada saat terjadi bencana kemarau ekstrem BWS Kalimantan III terlebih dahulu mendapatkan informasi kejadian dan melakukan perencaan penanganan terkait bencana kekeringan," ujarnya.
Ada juga mitigasi dari Unit Pengelola bendungan (UPB). Mereka, kata Amir, memprediksi inflow Bendungan Tapin berdasarkan data perhitungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Hal ini dilakukan agar pengoperasian pengeluaran air dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan air seusai dengan kondisi sungai di hilir," ujarnya.
Terbaru ini, kondisi bendungan yang diresmikan Presiden Jokowi pada Februari 2021 lalu di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin. Saat ini, kata Amir, beroperasi dengan normal dan berstatus aman.
"Untuk himbauan secara resmi dari UPB Tapin belum ada, akan tetapi kami menghimbau terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, terutama masyarakat Kabupaten tapin agar bisa dengan lebih bijak dalam menjaga kebersihan air agar pemanfaatan air dapat dirasakan secara menyeluruh," ujarnya.
Baca juga: BWS Wilayah III Kalimantan menggelar kegiatan kemitraan lestarikan sungai
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Tapin, Amir Rahman menyampaikan BWS Kalimantan III telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi dampak kondisi cuaca ekstrem ini.
Baca juga: BWS gelar pembinaan pemberdayaan masyarakat Sungai Martapura Asri
"Menanggapi isu tersebut unit pengelola Bendungan Tapin di bawah BWS Kalimantan III melakukan persiapan dengan melakukan penyediaan volume tampungan air mendekati volume batas operasi normal atas," ujarnya kepada Antara di Rantau, Jum'at.
Tindakan tersebut dilakukan, kata Amir, agar saat tiba El Nino Bendungan Tapin yang memiliki kapasitas 56,77 juta meter kubik ini siap secara tampungan hingga operasi pengeluaran yang termonitor sesuai kebutuhan air irigasi dan air baku.
"Berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) agar setiap pengelola bendungan melakukan pengaturan volume di bendungan dengan semaksimal mungkin," ujarnya.
instruksi itu, kata Amir, selaras dengan arahan Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu agar ada pengaturan pengoperasian pintu-pintu bendungan.
"Hal tersebut sudah kami lakukan sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal SDA" ungkapnya.
Sebagian sarana koneksi air dari Bendungan Tapin ke lahan pertanian, tahun lalu pemerintah pusat sudah selesai melakukan modernisasi irigasi tua dengan biaya mencapai Rp115 miliar bersumber dari pinjaman luar negeri (loan).
Dengan panjang mencapai 27 KM, sementara ini ada 15 perkumpulan pertanian menikmati air. Produksi mereka diklaim meningkat karena bisa melakukan tanam lebih dari sekali dalam setahun.
Dengan adanya salah satu irigasi kelas premium Indonesia itu, maka diharapkan ketahanan air dan pangan nasional di Kabupaten Tapin dapat terwujud meskipun dilanda badai El Nino.
Adapun sejumlah langkah lain yang dilakukan dan direncanakan BWS Kalimantan III atas fenomena alam ini, yaitu disiplin melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni ; TNI, Polri hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
"Langkah mitigasi ini dilakukan agar pada saat terjadi bencana kemarau ekstrem BWS Kalimantan III terlebih dahulu mendapatkan informasi kejadian dan melakukan perencaan penanganan terkait bencana kekeringan," ujarnya.
Ada juga mitigasi dari Unit Pengelola bendungan (UPB). Mereka, kata Amir, memprediksi inflow Bendungan Tapin berdasarkan data perhitungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Hal ini dilakukan agar pengoperasian pengeluaran air dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan air seusai dengan kondisi sungai di hilir," ujarnya.
Terbaru ini, kondisi bendungan yang diresmikan Presiden Jokowi pada Februari 2021 lalu di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin. Saat ini, kata Amir, beroperasi dengan normal dan berstatus aman.
"Untuk himbauan secara resmi dari UPB Tapin belum ada, akan tetapi kami menghimbau terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, terutama masyarakat Kabupaten tapin agar bisa dengan lebih bijak dalam menjaga kebersihan air agar pemanfaatan air dapat dirasakan secara menyeluruh," ujarnya.
Baca juga: BWS Wilayah III Kalimantan menggelar kegiatan kemitraan lestarikan sungai
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023