Amuntai, (Kalsel.Antaranews)-Banyak unit koperasi dan usaha kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan ternyata beranjak dari pembinaan program usaha pengembangan pendapatan keluarga sseptor keluarga berencana binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhyidin Baseri di Amuntai, Kamis, mengatakan, ketiadaan aloksi anggaran untuk pemberian modal bagi UPPK dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan dan Keluarga Berencana saat itu membuat kegiatan UPPK diambil alih instansi lain.
"Banyak koperasi dan usaha kerajinan semula dari binaan program KB kini berkembang setelah mendapat bantuan permodalan dari Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan serta perbankan," ujar Muhyidin.
Muhyidin mengatakan, usaha pembinaan pendapatan keluarga aspetor binaan dari kegiatan KB merupakan perkembangan menuju terbentuknya koperasi dan unit-unit usaha kerajinan di Kabupaten HSU.
Dikatakan, dimasa program dan kegiatan KB masih sangat aktif di era 2000-an telah banyak dilakukan pembinaan kelompok Aseptor KB termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga aseptor sesuai tujuan Program KB untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera.
“Jadi kala itu kita bantu peserta KB dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai usaha, namun karena tidak ada permodalan yang bisa kita bantu, maka untuk permodalan dan pembinaan selanjutnya dilakukan instansi terkait seperti Dikuperindag, perbankan dan lainnya,†jelasnya.
Dikatakan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebenarnya sudah dirintis dan dipelopori oleh BKKN sejak 1979 untuk menggerakan perekonomian keluarga melalui pembelajaran dan motivasi oleh petugas KB.
Namun, sambungnya, kini unit-unit usaha dan koperasi itu juga dibina secara lintas sektoral khususnya dalam bidang pelatihan dan permodalan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Pelaporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhyidin Baseri di Amuntai, Kamis, mengatakan, ketiadaan aloksi anggaran untuk pemberian modal bagi UPPK dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan dan Keluarga Berencana saat itu membuat kegiatan UPPK diambil alih instansi lain.
"Banyak koperasi dan usaha kerajinan semula dari binaan program KB kini berkembang setelah mendapat bantuan permodalan dari Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan serta perbankan," ujar Muhyidin.
Muhyidin mengatakan, usaha pembinaan pendapatan keluarga aspetor binaan dari kegiatan KB merupakan perkembangan menuju terbentuknya koperasi dan unit-unit usaha kerajinan di Kabupaten HSU.
Dikatakan, dimasa program dan kegiatan KB masih sangat aktif di era 2000-an telah banyak dilakukan pembinaan kelompok Aseptor KB termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga aseptor sesuai tujuan Program KB untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera.
“Jadi kala itu kita bantu peserta KB dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai usaha, namun karena tidak ada permodalan yang bisa kita bantu, maka untuk permodalan dan pembinaan selanjutnya dilakukan instansi terkait seperti Dikuperindag, perbankan dan lainnya,†jelasnya.
Dikatakan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebenarnya sudah dirintis dan dipelopori oleh BKKN sejak 1979 untuk menggerakan perekonomian keluarga melalui pembelajaran dan motivasi oleh petugas KB.
Namun, sambungnya, kini unit-unit usaha dan koperasi itu juga dibina secara lintas sektoral khususnya dalam bidang pelatihan dan permodalan.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016