Usul pengerukan Sungai Martapura yang membelah Kota Banjarmasin mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat.
Rapat Banggar bersama TAPD Kalimantan Selatan (Kalsel) berlangsung, Selasa untuk memfinalkan pembahasan RAPBD provinsi setempat Tahun Anggaran 2023.
Sejumlah anggota Dewan/Banggar mengusulkan pengerukan Sungai Martapura guna pengendalian bencana banjir atau setidaknya meminimalkan dampak buruk dari peristiwa tersebut.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang juga Ketua Banggar mengungkapkan, sejak masa pemerintahan Belanda Sungai Martapura tidak pernah pengerukan sementara pengendapan terus berlangsung.
"Endapan itu baik dari limbah usaha pertambangan maupun lainnya membuat Sungai Martapura dangkal sehingga kurang berarus sampai Sungai Barito. Itulah salah satu penyebab sering banjir di Banjarmasin belakangan ini,' ujar anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut berkemakmuran dengan pengerukan Sungai Martapura dapat mengurangi dampak bencana banjir.
Ia menunjuk contoh di "Bumi Agung" HSU dengan ibukotanya Amuntai (185 km utara Banjarmasin) belakangan ini banjir tidak lagi airnya menggenang lama atau sampai beberapa hari merendam "kota bertaqwa" Amuntai seperti awal tahun 2000-an.
"Tak lagi air merendam kota bertaqwa Amuntai berlama-lama karena adanya pengerukan empat buah sungai di kawasan Danau Panggang HSU dengan lebar 20 meter dan dalam empat meter sehingga air baah segera mengalir ke Sungai Barito," ujarnya.
Oleh sebab itu tidak salahnya kalau memungkinkan dalam RAPBD Kalsel 2023 juga mengalokasikan untuk memulai pengerukan Sungai Martapura dan selebihnya meminta bantuan pemerintah pusat," lanjut laki-laki kelahiran Rantau Bujur HSU Tahun 1957 tersebut.
"Begitu pula bencana banjir yang melanda Kalsel atau hampir semua wilayah/13 kabupaten dan kota salah satu penyebab karena sungai tak berfungsi maksimal akibat pendangkalan," demikian Supian HK.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Rapat Banggar bersama TAPD Kalimantan Selatan (Kalsel) berlangsung, Selasa untuk memfinalkan pembahasan RAPBD provinsi setempat Tahun Anggaran 2023.
Sejumlah anggota Dewan/Banggar mengusulkan pengerukan Sungai Martapura guna pengendalian bencana banjir atau setidaknya meminimalkan dampak buruk dari peristiwa tersebut.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang juga Ketua Banggar mengungkapkan, sejak masa pemerintahan Belanda Sungai Martapura tidak pernah pengerukan sementara pengendapan terus berlangsung.
"Endapan itu baik dari limbah usaha pertambangan maupun lainnya membuat Sungai Martapura dangkal sehingga kurang berarus sampai Sungai Barito. Itulah salah satu penyebab sering banjir di Banjarmasin belakangan ini,' ujar anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut berkemakmuran dengan pengerukan Sungai Martapura dapat mengurangi dampak bencana banjir.
Ia menunjuk contoh di "Bumi Agung" HSU dengan ibukotanya Amuntai (185 km utara Banjarmasin) belakangan ini banjir tidak lagi airnya menggenang lama atau sampai beberapa hari merendam "kota bertaqwa" Amuntai seperti awal tahun 2000-an.
"Tak lagi air merendam kota bertaqwa Amuntai berlama-lama karena adanya pengerukan empat buah sungai di kawasan Danau Panggang HSU dengan lebar 20 meter dan dalam empat meter sehingga air baah segera mengalir ke Sungai Barito," ujarnya.
Oleh sebab itu tidak salahnya kalau memungkinkan dalam RAPBD Kalsel 2023 juga mengalokasikan untuk memulai pengerukan Sungai Martapura dan selebihnya meminta bantuan pemerintah pusat," lanjut laki-laki kelahiran Rantau Bujur HSU Tahun 1957 tersebut.
"Begitu pula bencana banjir yang melanda Kalsel atau hampir semua wilayah/13 kabupaten dan kota salah satu penyebab karena sungai tak berfungsi maksimal akibat pendangkalan," demikian Supian HK.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022