Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi SP mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) yang sudah melakukan berbagai upaya mengatasi permasalahan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat rapat dengar pendapat (RDP) dewan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Banjarmasin, Jumat (30/9/22), mengakui persoalan harga BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sedangkan Pemprov sebatas menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Namun dalam menyikapi kenaikan harga BBM serta keluhan masyarakat, Pemprov Kalsel menyediakan anggaran Rp18,7 miliar pada perubahan APBD 2022," ungkap alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong itu mencoba mengakumulasikan pencadangan dana pemerintah daerah (termasuk 13 kabupaten/kota) yang mencapai Rp200 miliar lebih untuk ketahanan masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.
"Kewenangan Pemprov hanya sebatas upaya pengendalian harga serta kebutuhan pokok, dan membantu menekan inflasi di daerah agar daya beli masyarakat banyak terjangkau," ujarnya dalam RDP yang dipimpin anggota Komisi I DPRD Kalsel H Sahrujani.
Selain itu, bersama instansi terkait terus memantau keadaan BBM bersubsidi yang menjadi keluhan masyarakat, karena antara lain adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan peruntukan, lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu juga mengapresiasi sikap kritis masyarakat atau mahasiswa yang menginformasikan serta memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan BBM dan perekonomian belakang ini.
Sementara yang wakil dari Polda Kalsel menyatakan, jajarannya terus melakukan pengawalan terhadap persoalan BBM serta menindak kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.
"Sejak 2021 sampai 2022 Polda Kalsel menindak 32 kasus terkait masalah BBM, di antaranya 27 kasus pada 2021," ujarnya tanpa merinci.
"Jajaran berkoordinasi dengan pihak Pertamina terus memantau penyaluran BBM di provinsi kita, tidak terkecuali SPBU-SPBU pada 13 kabupaten/kota," lanjutnya.
Sedangkan yang mewakili Kepala Dinas Perdagangan Kalsel mengungkap, sebagai akibat kenaikan harga BBM beberapa kebutuhan pokok pada sejumlah kabupaten mengalami kenaikan.
"Untuk pengendalian harga tersebut kami berkoordinasi dengan beberapa pedagang besar dan menggelar pasar murah," ujar yang mewakili Kepala Dinas Perdagangan Kalsel.
Dalam pertemuan dengan perwakilan BEM tersebut juga hadir Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan Siti Noortita Ayu Febria Roosani serta H Suripno Sumas, SH, MH.
Selain itu, dari Pertamina serta sejumlah instansi terkait jajaran Pemprov Kalsel, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Biro Ekonomi Setdaprov setempat.
Walaupun kedatangan BEM ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) bersifat audensi,.bukan demonstrasi, tetapi aparat kepolisian setempat turun mengamankan sebagai langkah antisipasi kemungkinan yang terjadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat rapat dengar pendapat (RDP) dewan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Banjarmasin, Jumat (30/9/22), mengakui persoalan harga BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sedangkan Pemprov sebatas menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Namun dalam menyikapi kenaikan harga BBM serta keluhan masyarakat, Pemprov Kalsel menyediakan anggaran Rp18,7 miliar pada perubahan APBD 2022," ungkap alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong itu mencoba mengakumulasikan pencadangan dana pemerintah daerah (termasuk 13 kabupaten/kota) yang mencapai Rp200 miliar lebih untuk ketahanan masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.
"Kewenangan Pemprov hanya sebatas upaya pengendalian harga serta kebutuhan pokok, dan membantu menekan inflasi di daerah agar daya beli masyarakat banyak terjangkau," ujarnya dalam RDP yang dipimpin anggota Komisi I DPRD Kalsel H Sahrujani.
Selain itu, bersama instansi terkait terus memantau keadaan BBM bersubsidi yang menjadi keluhan masyarakat, karena antara lain adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan peruntukan, lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu juga mengapresiasi sikap kritis masyarakat atau mahasiswa yang menginformasikan serta memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan BBM dan perekonomian belakang ini.
Sementara yang wakil dari Polda Kalsel menyatakan, jajarannya terus melakukan pengawalan terhadap persoalan BBM serta menindak kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.
"Sejak 2021 sampai 2022 Polda Kalsel menindak 32 kasus terkait masalah BBM, di antaranya 27 kasus pada 2021," ujarnya tanpa merinci.
"Jajaran berkoordinasi dengan pihak Pertamina terus memantau penyaluran BBM di provinsi kita, tidak terkecuali SPBU-SPBU pada 13 kabupaten/kota," lanjutnya.
Sedangkan yang mewakili Kepala Dinas Perdagangan Kalsel mengungkap, sebagai akibat kenaikan harga BBM beberapa kebutuhan pokok pada sejumlah kabupaten mengalami kenaikan.
"Untuk pengendalian harga tersebut kami berkoordinasi dengan beberapa pedagang besar dan menggelar pasar murah," ujar yang mewakili Kepala Dinas Perdagangan Kalsel.
Dalam pertemuan dengan perwakilan BEM tersebut juga hadir Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan Siti Noortita Ayu Febria Roosani serta H Suripno Sumas, SH, MH.
Selain itu, dari Pertamina serta sejumlah instansi terkait jajaran Pemprov Kalsel, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Biro Ekonomi Setdaprov setempat.
Walaupun kedatangan BEM ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) bersifat audensi,.bukan demonstrasi, tetapi aparat kepolisian setempat turun mengamankan sebagai langkah antisipasi kemungkinan yang terjadi.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022