Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi mengatakan, pembangunan Jembatan Kotabaru tampaknya belum menunjukkan perkembangan.
"Memang pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut atau menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan itu sudah mulai. Tapi tampaknya baru pada ujung yang berada di Tanjung Serdang," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Sedangkan pada ujung rencana jembatan yang berada di Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel belum ada geliat, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu.
Pasalnya pembebasan lahan yang di Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin) untuk pembangunan jembatan itu belum selesai, tutur Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) DPRD Kalsel tersebut.
"Kita berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat segera menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, agar pada saat pembangunan jembatan itu berlanjut, pelaksanaannya berjalan lancar," katanya menjawab Antara Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu menyatakan, rencana pembangunan jembatan dengan bentang sekitar tiga kilometer tersebut tetap menggunakan dana patungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Mengenai info belum adanya pengalolasian dana untuk pembangunan Jembatan Kotabaru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dia mengaku secara jujur memang belum ada.
"Tapi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI menanggapi positif atas rencana pembangunan jembatan terpanjang di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini," tegasnya.
Ketika Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan berkonsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu, ungkapnya, mereka berjanji akan berupaya memasukan dalam APBN mendatang, kalau tidak memungkian pada APBN Perubahan 2016.
Rencana pembiayaan pembangunan Jembatan Kotabaru itu sekitar Rp3 triliun dengan sistem sharing Rp500 miliar Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, sisanya pemerintah pusat.
"Memang kita harus menunjukkan keseriusan kita untuk membangun jembatan yang menjadi dambaan masyarakat Kotabaru khususnya dan Kalsel umumnya, baru pemerintah pusat turun tangan," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Memang pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut atau menghubungkan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan itu sudah mulai. Tapi tampaknya baru pada ujung yang berada di Tanjung Serdang," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Sedangkan pada ujung rencana jembatan yang berada di Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel belum ada geliat, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu.
Pasalnya pembebasan lahan yang di Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin) untuk pembangunan jembatan itu belum selesai, tutur Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) DPRD Kalsel tersebut.
"Kita berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat segera menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, agar pada saat pembangunan jembatan itu berlanjut, pelaksanaannya berjalan lancar," katanya menjawab Antara Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu menyatakan, rencana pembangunan jembatan dengan bentang sekitar tiga kilometer tersebut tetap menggunakan dana patungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Mengenai info belum adanya pengalolasian dana untuk pembangunan Jembatan Kotabaru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dia mengaku secara jujur memang belum ada.
"Tapi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI menanggapi positif atas rencana pembangunan jembatan terpanjang di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini," tegasnya.
Ketika Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan berkonsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu, ungkapnya, mereka berjanji akan berupaya memasukan dalam APBN mendatang, kalau tidak memungkian pada APBN Perubahan 2016.
Rencana pembiayaan pembangunan Jembatan Kotabaru itu sekitar Rp3 triliun dengan sistem sharing Rp500 miliar Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, sisanya pemerintah pusat.
"Memang kita harus menunjukkan keseriusan kita untuk membangun jembatan yang menjadi dambaan masyarakat Kotabaru khususnya dan Kalsel umumnya, baru pemerintah pusat turun tangan," demikian Riswandi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015