Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sudah melaksanakan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (Rehab DAS) di Kalsel.
"Lebih 30 ribu hektare ini sudah dilaksanakan rehabilitasi oleh pemegang IPPKH," jelas Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hj Fathimatuzzahra, Sabtu (19/3).
Wanita yang akrab disapa Aya ini menyebut rehab DAS tersebut belum bisa dilaksanakan penilaian karena beberapa faktor, diantaranya ada yang baru melakukan penanaman (P0) serta tahap pemeliharaan (P1) dan (P2).
''Sebagian besar IPPKH bukan tidak melaksanakan rehab, namun masih dalam proses penyelesaian, karena kegiatan Rehabilitasi DAS oleh IPPKH atau pemegang izin persetujuan penggunaan kawasan hutan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan pendanaan dan jangka waktu pelaksanaan," tambah Aya.
Dari 30 ribu hektare lahan yang sedang direhab tersebut, 4 ribu di antaranya sudah dilaksanakan penilaian atas tingkat keberhasilan tumbuh tanaman Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).
Lahan seluas 4 ribu hektare tersebut dinyakan berhasil direhab dan dikembalikan kepada pemangku (pemerintah).
"Yang 4 ribu hektare ini sudah rampung direhab dan dikembalikan lagi kepada pemerintah. Setelah dikembalikan jadi milik kita lagi. Dari total 30 ribu lebih lahan yang direhab 4 ribu di antaranya sudah dikembalikan kepada pemerintah karena rehab nya rampung," katanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NOMOR P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, 48 perusahaan dengan jumlah izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebanyak 84 unit dengan luas sekitar 60 ribu hektare (Ha).
Diakuinya, mengapa baru 4 ribu hektare yang masuk penilaian, karena pelaksanaan rehabilitasi DAS oleh IPPKH baru gencar dilaksanakan sejak Tahun 2017 pada saat Hanif Faisol Nurofiq menjabat Kepala Dinas Kehutanan dengan beberapa pengetatan perizinan.
Ia memastikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat serius terkait pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh IPPKH.
Rehabilitasi DAS oleh IPPKH merupakan salah satu komponen yang cukup besar dalam mendukung kesuksesan Program Rovolusi Hijau Gubernur Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk perbaikan lingkungan melalui gerakan penanaman secara masif dengan moto “Menanam Untuk Anak Cucu Kita”.
Tindakan nyata dilapangan terkait peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan menunjuk petugas yang bertanggung jawa melakukan pendampingan terhadap Rehabilitasi DAS, kemudian progres hasil dilapangan selalu dilaporkan kepada Kementerian LHK sebagai instansi yang berwenang untuk menetapkan sanksi terhadap kelalaian pelaksanaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Lebih 30 ribu hektare ini sudah dilaksanakan rehabilitasi oleh pemegang IPPKH," jelas Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hj Fathimatuzzahra, Sabtu (19/3).
Wanita yang akrab disapa Aya ini menyebut rehab DAS tersebut belum bisa dilaksanakan penilaian karena beberapa faktor, diantaranya ada yang baru melakukan penanaman (P0) serta tahap pemeliharaan (P1) dan (P2).
''Sebagian besar IPPKH bukan tidak melaksanakan rehab, namun masih dalam proses penyelesaian, karena kegiatan Rehabilitasi DAS oleh IPPKH atau pemegang izin persetujuan penggunaan kawasan hutan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan pendanaan dan jangka waktu pelaksanaan," tambah Aya.
Dari 30 ribu hektare lahan yang sedang direhab tersebut, 4 ribu di antaranya sudah dilaksanakan penilaian atas tingkat keberhasilan tumbuh tanaman Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).
Lahan seluas 4 ribu hektare tersebut dinyakan berhasil direhab dan dikembalikan kepada pemangku (pemerintah).
"Yang 4 ribu hektare ini sudah rampung direhab dan dikembalikan lagi kepada pemerintah. Setelah dikembalikan jadi milik kita lagi. Dari total 30 ribu lebih lahan yang direhab 4 ribu di antaranya sudah dikembalikan kepada pemerintah karena rehab nya rampung," katanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NOMOR P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, 48 perusahaan dengan jumlah izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebanyak 84 unit dengan luas sekitar 60 ribu hektare (Ha).
Diakuinya, mengapa baru 4 ribu hektare yang masuk penilaian, karena pelaksanaan rehabilitasi DAS oleh IPPKH baru gencar dilaksanakan sejak Tahun 2017 pada saat Hanif Faisol Nurofiq menjabat Kepala Dinas Kehutanan dengan beberapa pengetatan perizinan.
Ia memastikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat serius terkait pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh IPPKH.
Rehabilitasi DAS oleh IPPKH merupakan salah satu komponen yang cukup besar dalam mendukung kesuksesan Program Rovolusi Hijau Gubernur Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk perbaikan lingkungan melalui gerakan penanaman secara masif dengan moto “Menanam Untuk Anak Cucu Kita”.
Tindakan nyata dilapangan terkait peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan menunjuk petugas yang bertanggung jawa melakukan pendampingan terhadap Rehabilitasi DAS, kemudian progres hasil dilapangan selalu dilaporkan kepada Kementerian LHK sebagai instansi yang berwenang untuk menetapkan sanksi terhadap kelalaian pelaksanaan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022