Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengingatkan seluruh pejabat dan pemegang kebijakan anggaran untuk berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa jangan sampai kasus yang terjadi pada Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Bupati Paser Penajam Paser Utara dan Bupati Langkat terulang kembali.
Ia mengemukakan itu di ruang kerjanya, usai mengikuti arahan secara zoom meeting Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Banjarmasin, Senin (24/1/22).
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya Bupati HSU, Kalsel, Paser Panajam Kalimantan Timur (Kaltim) Bupati Langkat Sumatera Utara (Sumut) kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Jadi pesan LKPP dan KPk menjadi perhatian kami di Kalsel ke depan," ujarnya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel H Supiansyah," ujarnya.
Ia menerangkan, masalah yang menjadi sorotan LKPP dan KPK tersebut antara lain yang berhubungan pengadaan barang dan jasa, masalah jabatan, serta berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Persoalan pengadaan barang dan jasa yang banyak menjadi sorotan, karena 90 persen bermasalah," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Oleh karena itu, kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih berhati-hati dalam hal pengadaan barang dan jasa," demikian Supian HK.
Sementara Ketua DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu menambahkan, dengan sistem katalog kemungkinan bisa menghindari korupsi.
"Sebab dengan sistem katalog tersebut semuanya terbuka sehingga sulit atau tidak mungkin untuk bermain. Karena semua yang mengakses akan mengetahui," demikian Supiansyah saat berada di Banjarmasin.
Ketua DPRD Tanbu itu dari Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Tanbu datang ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) untuk konsultasi dan sekaligus mengikuti zoom meeting dengan LKPP dan KPK.
Pada acara zoom meeting dengan LKPP dan KPK di ruang tamu Ketua Dewan provinsi tersebut juga hadir Sekretaris DPRD Kalsel Drs H Antung Mas Rozaniasyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengemukakan itu di ruang kerjanya, usai mengikuti arahan secara zoom meeting Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Banjarmasin, Senin (24/1/22).
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya Bupati HSU, Kalsel, Paser Panajam Kalimantan Timur (Kaltim) Bupati Langkat Sumatera Utara (Sumut) kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Jadi pesan LKPP dan KPk menjadi perhatian kami di Kalsel ke depan," ujarnya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel H Supiansyah," ujarnya.
Ia menerangkan, masalah yang menjadi sorotan LKPP dan KPK tersebut antara lain yang berhubungan pengadaan barang dan jasa, masalah jabatan, serta berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Persoalan pengadaan barang dan jasa yang banyak menjadi sorotan, karena 90 persen bermasalah," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Oleh karena itu, kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih berhati-hati dalam hal pengadaan barang dan jasa," demikian Supian HK.
Sementara Ketua DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu menambahkan, dengan sistem katalog kemungkinan bisa menghindari korupsi.
"Sebab dengan sistem katalog tersebut semuanya terbuka sehingga sulit atau tidak mungkin untuk bermain. Karena semua yang mengakses akan mengetahui," demikian Supiansyah saat berada di Banjarmasin.
Ketua DPRD Tanbu itu dari Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Tanbu datang ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) untuk konsultasi dan sekaligus mengikuti zoom meeting dengan LKPP dan KPK.
Pada acara zoom meeting dengan LKPP dan KPK di ruang tamu Ketua Dewan provinsi tersebut juga hadir Sekretaris DPRD Kalsel Drs H Antung Mas Rozaniasyah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022