Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan realisasi pokok pikiran atau "Pokir" dai mereka bisa maksimal.

Harapan itu mereka kemukakan saat konsultasi di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel)  yang diterima Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat Dewan (Setwan) provinsi tersebut, Muhammadin Jaini MAP di Banjarmasin, Jumat (26/11).

Pasalnya, tutur wakil rakyat dari"Bumi Murakata" HST itu, Pokir tersebut merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang mereka kompilasi dari hasil reses atau bertemu dengan konstituen.

Ketika pertemuan itu, anggota DPRD HST M Sampurna mengungkapkan, bahwa Pokir dari yang tertampung pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat pada dua tahun anggaran lalu hanya berkisar antara lima sampai sepuluh persen.

"Tapi untuk tahun anggaran 2022 kami belum mengetahui dengan pasti. Namun kami berharap realisasi Pokir lebih banyak lagi seiring mulai membaiknya perekonomian daerah, karena pandemi COVID-19 juga mulai melandai," ujar wakil rakyat dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Sementara anggota DPRD HST H Mulyadie dari Partai Gerindra menambah, pengalokasian atau realisasi Pokir tampaknya dengan sistem jatah.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Bumi Murakata HST yang akrab dengan sapaan Asoy itu menuturkan, kedatangan mereka ke DPRD Kalsel untuk mengonsultasikan mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD.
Suasana pertemuan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel dengan Sekretariat Dewan (Setwan) provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat (26/11). (Syamsuddin Hasan)

"Pasalnya pembahasan KUA-PPAS RAPBD HST 2022 masih alot. Hal tersebut antara lain terkait Pokir,"; ujar wakil rakyat dari Partai Golkar itu.

Dalam upaya lebih memaksimalkan realisasi Pokir itulah anggota DPRD Bumi Murakata HST yang terdiri dari anggota Badan Anggaran (Banggar) serta Komisi III dengan pimpinan rombongan Wakil Ketua Dewannya H Hendra Suriadi  berkonsultasi ke DPRD Kalsel.

Namun saat kedatangan wakil rakyat Bumi Murakata HST ke Rumah Banjar, anggota DPRD Kalsel lagi tidak berada di tempat karena kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah mereka yang tergabung dalam empat Panitia Khusus (Pansus).

Pada kesempatan itu, Kabag Persidangan Setwan Kalsel mengingatkan, arti penting e-pokir, dimana sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah harus masuk.

"Karena dari hasil Musrenbang itulah penyusunan perencanaan pembangunan tahun depan," ujarnya di hadapan wakil rakyat Bumi Murakata HST tersebut.

"Pokoknya semua itu sudah ada petunjuk/aturannya, baik mengenai Pokir maupun KUA-PPAS," demikian M Jaini.


 

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021