Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS menerima audensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) Sulaimansyah, Senin (22/11).
Kehadiran Sulaimansyah beserta jajaran diterima Noormiliyani beserta Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kepala BPKAD Batola Samson, Inspektur Batola H Ismet Zulfikar, Plt Kepala Bappelitbang Batola Munadi, dan Sekretaris Dinas PMD Batola Muliansyah di kediamannya.
Audensi tersebut dalam rangka peningkatan sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menyerahkan penghargaan berupa piagam dan plakat atas keberhasilan Batola menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut.
Sulaimansyah mengapreasiasi atas capaian opini WTP keenam kali berturut-turut.
Dia, menilai capaian yang diraih Batola tersebut tentunya tidak mudah, terlebih di masa pandemi COVID-19 karena banyak anggaran yang direfocusing namun tetap mampu mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan.
“Keberhasilan ini tentunya tidak mudah mengingat tahun 2020 kita puncak-puncaknya dilanda pandemi COVID-19. Sementara di lain pihak terjadi perubahan-perubahan cepat dan penghematan-penghematan anggaran di sana sini dari pusat yang tentunya akan membuat pusing,” katanya.
Di kesempatan kunjungan itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel juga menyampaikan komitmen dalam mendukung Pemkab Batola melalui sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang ditandai kesepakatan kedua belah pihak berupa MoU sebagai bentuk sinergi pendampingan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel dan Pemkab Batola.
Di hadapan Bupati Noormiliyani dan jajaran, Sulaimansyah mengutarakan, tentang peran dan fungsi Kanwil DJPb Kalsel terkait pencairan dana APBN, pengendalian, pembinaan, dan supervisi belanja APBN, administrasi peneriman negara, peyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, pembinan dan supervisi BLU serta monitoring dan evaluasi.
Disamping itu, lanjutnya, Kanwil DJPb Kalsel juga mempunyai tugas melakukan kajian dampak perekonomian terhadap fiskal, analisis dan eveluasi penyerapan belanja APBD dan APBDes, mendampingi dalam menghubungkan berbagai kebijakan fiskal pusat dengan daerah, serta pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengapresiasi langkah yang dilakukan Kanwil DJPB Kalsel terutama dalam hal sinergitas pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan lebih membuka peluang dalam hal penyerapan dana dari pemerintah pusat.
Di kesempatan pertemuan mantan Ketua DPRD Kalsel ini juga mengutarakan terdapat kendala dalam hal peneriman pajak dan retribusi lantaran sulitnya membuat peraturan daerah terkait pengoperasian incinerator.
Noormiliyani mengharapkan, melalui MoU dengan Kanwil DJPB Kalsel ada solusi dalam pemanfaatn incinerator yang direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam upaya mendongkrak PAD Batola.
Terpisah, Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor menyatakan, permasalahan yang akan dirasakan Batola nantinya terkait adanya penerimaan 1.400 pegawai membutuhkan cadangan anggaran sekitar Rp80 miliar.
Sementara jatah tambahan DAU Pusat, jelas dia, hanya sekitar Rp24 miliar. Sementara kekurangannya menjadi beban daerah yang diperkirakan akan menggerus anggaran pembangunan.
Zulkipli mengharapkan, melalui Kanwil DJPB Kalsel bisa memberi solusi jalan keluar bagi Batola.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kehadiran Sulaimansyah beserta jajaran diterima Noormiliyani beserta Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kepala BPKAD Batola Samson, Inspektur Batola H Ismet Zulfikar, Plt Kepala Bappelitbang Batola Munadi, dan Sekretaris Dinas PMD Batola Muliansyah di kediamannya.
Audensi tersebut dalam rangka peningkatan sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menyerahkan penghargaan berupa piagam dan plakat atas keberhasilan Batola menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut.
Sulaimansyah mengapreasiasi atas capaian opini WTP keenam kali berturut-turut.
Dia, menilai capaian yang diraih Batola tersebut tentunya tidak mudah, terlebih di masa pandemi COVID-19 karena banyak anggaran yang direfocusing namun tetap mampu mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan.
“Keberhasilan ini tentunya tidak mudah mengingat tahun 2020 kita puncak-puncaknya dilanda pandemi COVID-19. Sementara di lain pihak terjadi perubahan-perubahan cepat dan penghematan-penghematan anggaran di sana sini dari pusat yang tentunya akan membuat pusing,” katanya.
Di kesempatan kunjungan itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel juga menyampaikan komitmen dalam mendukung Pemkab Batola melalui sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang ditandai kesepakatan kedua belah pihak berupa MoU sebagai bentuk sinergi pendampingan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel dan Pemkab Batola.
Di hadapan Bupati Noormiliyani dan jajaran, Sulaimansyah mengutarakan, tentang peran dan fungsi Kanwil DJPb Kalsel terkait pencairan dana APBN, pengendalian, pembinaan, dan supervisi belanja APBN, administrasi peneriman negara, peyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, pembinan dan supervisi BLU serta monitoring dan evaluasi.
Disamping itu, lanjutnya, Kanwil DJPb Kalsel juga mempunyai tugas melakukan kajian dampak perekonomian terhadap fiskal, analisis dan eveluasi penyerapan belanja APBD dan APBDes, mendampingi dalam menghubungkan berbagai kebijakan fiskal pusat dengan daerah, serta pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengapresiasi langkah yang dilakukan Kanwil DJPB Kalsel terutama dalam hal sinergitas pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan lebih membuka peluang dalam hal penyerapan dana dari pemerintah pusat.
Di kesempatan pertemuan mantan Ketua DPRD Kalsel ini juga mengutarakan terdapat kendala dalam hal peneriman pajak dan retribusi lantaran sulitnya membuat peraturan daerah terkait pengoperasian incinerator.
Noormiliyani mengharapkan, melalui MoU dengan Kanwil DJPB Kalsel ada solusi dalam pemanfaatn incinerator yang direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam upaya mendongkrak PAD Batola.
Terpisah, Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor menyatakan, permasalahan yang akan dirasakan Batola nantinya terkait adanya penerimaan 1.400 pegawai membutuhkan cadangan anggaran sekitar Rp80 miliar.
Sementara jatah tambahan DAU Pusat, jelas dia, hanya sekitar Rp24 miliar. Sementara kekurangannya menjadi beban daerah yang diperkirakan akan menggerus anggaran pembangunan.
Zulkipli mengharapkan, melalui Kanwil DJPB Kalsel bisa memberi solusi jalan keluar bagi Batola.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021