Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota mendapat tambahan vaksin COVID-19 sebanyak 91.500 dosis dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin SSos melalui WA-nya, Sabtu menerangkan, tambahan vaksin tersebut setelah Komisinya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta beberapa hari lalu.
"Tambahan vaksin COVID-19 sebanyak 91.500 dosis itu memang masih sedikit bila kita bandingkan dengan kebutuhan jumlah penduduk Kalsel. Apalagi kalau dikaitkan dengan target minimal 80 persen dari jumlah penduduk sudah harus vaksinasi COVID-19," ujarnya.
"Walau tambahan baru sedikit. Kita tetap berstatus, karena perjuangan Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan membuahkan hasil," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
Anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut tetap berharap ada tambahan vaksin COVID-19 kembali untuk provinsinya guna pencapaian target minimal mereka yang sudah menjalani vaksinasi.
Ia mengungkapkan, angka penambahan vaksin masih jauh dari harapan, karena target untuk penerima vaksin di Kalsel lebih kurang sebanyak 3,5 juta, sedangkan saat ini baru dikisaran 1,3 juta dosis vaksin.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu berharap, agar Kemenkes bisa memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat di provinsinya sebagaimana provinsi lain di Indonesia.
Karena, lanjutnya, selama ini seperti di Pulau Jawa dan Bali terkesan lebih mudah mendapatkan vaksin COVID-19, dan begitu pula jumlah bisa mencapai 80 persen ke atas masyarakatnya sudah mendapatkan vaksin.
"Hal itu terungkap dari penuturan pihak Kemenkes yang menyatakan memang ada daerah yang mereka prioritaskan, yang ditentukan Presiden RI bahwa daerah tertentu kondisinya sangat mengkhawatirkan, sehingga vaksinasi harus disesegerakan," ungkapnya.
Kunjungan Komisi IV tersebut ke Kemenkes menggunakan kesempatan saat kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di Kalsel ke Jakarta, 27 - 28 September lalu.
Kunker Pansus yang juga diketuai Lutfi Saifuddin ke Ibu Kota Negara tersebut mengonsultasikan Raperda tentang Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di Kalsel dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.
"Konsultasi Raperda tersebut guna sinkronisasi atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," demikian Lutfi Saifuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin SSos melalui WA-nya, Sabtu menerangkan, tambahan vaksin tersebut setelah Komisinya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta beberapa hari lalu.
"Tambahan vaksin COVID-19 sebanyak 91.500 dosis itu memang masih sedikit bila kita bandingkan dengan kebutuhan jumlah penduduk Kalsel. Apalagi kalau dikaitkan dengan target minimal 80 persen dari jumlah penduduk sudah harus vaksinasi COVID-19," ujarnya.
"Walau tambahan baru sedikit. Kita tetap berstatus, karena perjuangan Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan membuahkan hasil," lanjut wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
Anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut tetap berharap ada tambahan vaksin COVID-19 kembali untuk provinsinya guna pencapaian target minimal mereka yang sudah menjalani vaksinasi.
Ia mengungkapkan, angka penambahan vaksin masih jauh dari harapan, karena target untuk penerima vaksin di Kalsel lebih kurang sebanyak 3,5 juta, sedangkan saat ini baru dikisaran 1,3 juta dosis vaksin.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu berharap, agar Kemenkes bisa memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat di provinsinya sebagaimana provinsi lain di Indonesia.
Karena, lanjutnya, selama ini seperti di Pulau Jawa dan Bali terkesan lebih mudah mendapatkan vaksin COVID-19, dan begitu pula jumlah bisa mencapai 80 persen ke atas masyarakatnya sudah mendapatkan vaksin.
"Hal itu terungkap dari penuturan pihak Kemenkes yang menyatakan memang ada daerah yang mereka prioritaskan, yang ditentukan Presiden RI bahwa daerah tertentu kondisinya sangat mengkhawatirkan, sehingga vaksinasi harus disesegerakan," ungkapnya.
Kunjungan Komisi IV tersebut ke Kemenkes menggunakan kesempatan saat kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di Kalsel ke Jakarta, 27 - 28 September lalu.
Kunker Pansus yang juga diketuai Lutfi Saifuddin ke Ibu Kota Negara tersebut mengonsultasikan Raperda tentang Penguatan Fasilitasi Pendidikan Tinggi di Kalsel dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.
"Konsultasi Raperda tersebut guna sinkronisasi atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," demikian Lutfi Saifuddin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021