Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyatakan petani sawit berpotensi lebih sejahtera apabila menjual minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) daripada tandan buah segar (TBS).
"Dengan membentuk kelompok, mereka bisa membangun pabrik CPO mini, sehingga ada nilai tambah, daripada menjual TBS seperti yang terjadi selama ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Jerry Lumenta, di Kotabaru, Minggu.
Keinginan untuk mensejahterakan petani ini, harusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan cara mengundang pihak perusahaan yang memproduksi minyak goreng, biodiesel atau industri lain yang menggunakan bahan baku CPO.
Perusahaan-perusahaan yang ada di Kotabaru tersebut bisa diundang dan diminta komitmennya untuk menjadi "bapak angkat" bagi kelompok tani-kelompok tani yang siap membangun pabrik CPO mini.
Selain itu, perlu adanya regulasi, atau peraturan daerah yang mengatur tata niaga hasil produksi CPO mini kelompok tani sawit swadaya, sehingga ada jaminan bahwa produk mereka akan tetap diserap oleh industri hulu.
Baca juga: Harga TBS sawit di Kotabaru berangsur naik
Bahkan bila perlu pemerintah juga hadir di tengah-tengah petani dengan memberikan stimulus, agar petani sawit swadaya tersebut bisa memulai usahanya.
Kehadiran pemerintah sangat diharapkan, baik menyangkut masalah permodalan ataupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memproduksi minyak sawit mentah.
Seorang petani sawit di Kelumpang Selatan, Sugeng, mengaku ingin membangun pabrik CPO mini tetapi ragu karena belum ada perusahaan yang menjamin bahwa CPO yang diproduksi akan diserap.
"Memang kami berharap ada pola kerja sama antara petani dan perusahaan yang difasilitasi pemerintah, agar petani bersemangat menanam sawit dan mengolah hasil panenannya untuk dibuat CPO," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Kotabaru H Hairuddin, belum berhasil dikonfirmasi terkait dorongan DPRD kepada kelompok tani untuk memproduksi CPO sendiri.
Baca juga: Bupati Kotabaru hadiri program peremajaan kelapa sawit
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Dengan membentuk kelompok, mereka bisa membangun pabrik CPO mini, sehingga ada nilai tambah, daripada menjual TBS seperti yang terjadi selama ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Jerry Lumenta, di Kotabaru, Minggu.
Keinginan untuk mensejahterakan petani ini, harusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan cara mengundang pihak perusahaan yang memproduksi minyak goreng, biodiesel atau industri lain yang menggunakan bahan baku CPO.
Perusahaan-perusahaan yang ada di Kotabaru tersebut bisa diundang dan diminta komitmennya untuk menjadi "bapak angkat" bagi kelompok tani-kelompok tani yang siap membangun pabrik CPO mini.
Selain itu, perlu adanya regulasi, atau peraturan daerah yang mengatur tata niaga hasil produksi CPO mini kelompok tani sawit swadaya, sehingga ada jaminan bahwa produk mereka akan tetap diserap oleh industri hulu.
Baca juga: Harga TBS sawit di Kotabaru berangsur naik
Bahkan bila perlu pemerintah juga hadir di tengah-tengah petani dengan memberikan stimulus, agar petani sawit swadaya tersebut bisa memulai usahanya.
Kehadiran pemerintah sangat diharapkan, baik menyangkut masalah permodalan ataupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memproduksi minyak sawit mentah.
Seorang petani sawit di Kelumpang Selatan, Sugeng, mengaku ingin membangun pabrik CPO mini tetapi ragu karena belum ada perusahaan yang menjamin bahwa CPO yang diproduksi akan diserap.
"Memang kami berharap ada pola kerja sama antara petani dan perusahaan yang difasilitasi pemerintah, agar petani bersemangat menanam sawit dan mengolah hasil panenannya untuk dibuat CPO," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Kotabaru H Hairuddin, belum berhasil dikonfirmasi terkait dorongan DPRD kepada kelompok tani untuk memproduksi CPO sendiri.
Baca juga: Bupati Kotabaru hadiri program peremajaan kelapa sawit
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021