Sebanyak 22 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan 11 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), mengikuti pendampingan penerapan aplikasi atau asistensi implementasi aplikasi Sistem Infromasi Akuntasi (SIA) Bumdes, dilaksanakan BPKP Kalsel bekerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten HSS.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntansi BPKP Provinsi Kalsel, Tuguh, di Kandangan, Selasa (25/5), mengatakan bahwa Kabupaten HSS merupakan kabupaten pertama yang menyelenggarakan kegiatan ini untuk penerapan aplikasi ini.
"Pemerintah pusat telah mencanangkan dalam RPJMN untuk target merevitalisasi Bumdes Maju 1.800 dan Bumdes berkembang 10.000 di seluruh Indonesia," katanya, saat memberikan sambutan, di Pendopo Kabupaten HSS.
Baca juga: Dinas PMD HSS gandeng ULM tingkatkan kapasitas kepala desa dan anggota BPD
Dijelaskan dia, untuk itu BPKP ingin punya peran untuk peningkatan tata kelola keuangan dengan membuat sebuah aplikasi SIA Bumdes, dan pihaknya sangat bangga ternyata HSS proaktif sebagai daerah yang pertama di Kalsel ingin menerapkan aplikasi ini.
Bupati HSS H. Achmad Fikry, mengucapkan terima kasih kepada BPKP Propinsi Kalsel yang bersedia melakukan pendampingan untuk penerapannya di HSS. Bumdes perlu ditangani secara profesional sehingga manajemen keuangannya perlu dikelola dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Pihaknya berharap, Bumdes bisa menjadi penguat ekonomi perekonomian di desa, mampu memfasilitasi keperluan masyarakat desa. Selain itu, juga diingaktan agar Bumdes jangan sampai menjadi kompetitor ekonomi atau mengambil lahan usaha masyarakat yang telah ada.
"Bumdes harus bisa menciptakan peluang usaha yang belum ada. Pengelolaan Bumdes yang baik dan sehat, nanti akan menjadi penambah penghasilan bagi perangkat desa itu sendiri," katanya.
Kepala Dinas PMD HSS, Susilo Adiyanto, mengatakan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan satu hari, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengurus Bumdes dalam mengelola Bumdes yang ada.
Baca juga: 810 anggota BPD di HSS dilantik serentak secara virtual
Menurut dia, Bumdes memiliki peran yang strategis, sehingga apabila dikelola optimal maka akan menjadi tulang punggung masyarakat desa. Salah satu kendala yang didapati di lapangan dalam mengelola Bumdes adalah masalah manajemen pelaporan keuangan yang belum tertata baik.
"Oleh karena itu kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk menjadi bekal bagi pengurus Bumdes dalam pengelolaan, dan dalam kegiatan ini selain pengurus Bumdes dan pendamping dari kecamatan, acara ini juga diikuti jajaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa HSS," katanya.
Asistensi implementasi aplikasi SIA Bumdes ini juga dirangkai dengan workshop kerjasama Bumdes dengan pihak ketiga, dalam hal ini bersama PT. Pos Indonesia, Kandangan, di mana Bumdes masing-masing desa direncanakan dalam usahanya juga akan menjadi agen pos.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntansi BPKP Provinsi Kalsel, Tuguh, di Kandangan, Selasa (25/5), mengatakan bahwa Kabupaten HSS merupakan kabupaten pertama yang menyelenggarakan kegiatan ini untuk penerapan aplikasi ini.
"Pemerintah pusat telah mencanangkan dalam RPJMN untuk target merevitalisasi Bumdes Maju 1.800 dan Bumdes berkembang 10.000 di seluruh Indonesia," katanya, saat memberikan sambutan, di Pendopo Kabupaten HSS.
Baca juga: Dinas PMD HSS gandeng ULM tingkatkan kapasitas kepala desa dan anggota BPD
Dijelaskan dia, untuk itu BPKP ingin punya peran untuk peningkatan tata kelola keuangan dengan membuat sebuah aplikasi SIA Bumdes, dan pihaknya sangat bangga ternyata HSS proaktif sebagai daerah yang pertama di Kalsel ingin menerapkan aplikasi ini.
Bupati HSS H. Achmad Fikry, mengucapkan terima kasih kepada BPKP Propinsi Kalsel yang bersedia melakukan pendampingan untuk penerapannya di HSS. Bumdes perlu ditangani secara profesional sehingga manajemen keuangannya perlu dikelola dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Pihaknya berharap, Bumdes bisa menjadi penguat ekonomi perekonomian di desa, mampu memfasilitasi keperluan masyarakat desa. Selain itu, juga diingaktan agar Bumdes jangan sampai menjadi kompetitor ekonomi atau mengambil lahan usaha masyarakat yang telah ada.
"Bumdes harus bisa menciptakan peluang usaha yang belum ada. Pengelolaan Bumdes yang baik dan sehat, nanti akan menjadi penambah penghasilan bagi perangkat desa itu sendiri," katanya.
Kepala Dinas PMD HSS, Susilo Adiyanto, mengatakan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan satu hari, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengurus Bumdes dalam mengelola Bumdes yang ada.
Baca juga: 810 anggota BPD di HSS dilantik serentak secara virtual
Menurut dia, Bumdes memiliki peran yang strategis, sehingga apabila dikelola optimal maka akan menjadi tulang punggung masyarakat desa. Salah satu kendala yang didapati di lapangan dalam mengelola Bumdes adalah masalah manajemen pelaporan keuangan yang belum tertata baik.
"Oleh karena itu kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk menjadi bekal bagi pengurus Bumdes dalam pengelolaan, dan dalam kegiatan ini selain pengurus Bumdes dan pendamping dari kecamatan, acara ini juga diikuti jajaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa HSS," katanya.
Asistensi implementasi aplikasi SIA Bumdes ini juga dirangkai dengan workshop kerjasama Bumdes dengan pihak ketiga, dalam hal ini bersama PT. Pos Indonesia, Kandangan, di mana Bumdes masing-masing desa direncanakan dalam usahanya juga akan menjadi agen pos.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021