Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry, mengatakan catatan –catatan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara rinci akan dipelajari bersama untuk evaluasi perbaikan dan akan ditindak lanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS).
Ia mengatakan, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK merupakan bagian yang harus di raih karena memang sebuah keharusan. Justru akan jadi pertanyaan jika HSS yang sudah tujuh kali WTP tidak mendapatkan WTP.
“Kita tidak boleh lengah, jangan cepat puas, kita harus tetap berbuat yang terbaik untuk bisa mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah,” katanya, dalam sambutan exit meeting bersama BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Pendopo bupati setempat,Senin (26/4).
Baca juga: Upaya Pemkab HSS galang komitmen bersama jaga kualitas air Sungai Amandit
Djelaskan dia, selain WTP yang menjadi sebuah keharusan, ia juga menyatakan WTP harus diikuti dengan empat indikator keberhasilan yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Empat indikator tersebut adalah angka kemiskinan yang menurun, angka pengangguran yang membaik, gini ratio yang membaik dan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga meningkat.
Terkait pengelolaan keuangan Kabupaten HSS juga telah mendapatkan briefing dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan tentunya juga akan menjadi bahan perbaikan bagi Pemkab HSS.
“Perbaikan kami bersinergi antara audit BPK dengan arahan-arahan yang disampaikan oleh KPK, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, lebih tertib mengelola pemerintahan dan pembangunan di HSS,” katanya.
Baca juga: Musrebang RKPD Kalsel, Pemkab HSS kembali raih dua penghargaan
Sementara itu, Pengendali Teknis tim dari BPK RI Perwakilan Kalsel Macrul, mengatakan pihaknya telah melaksanakan tugas pemeriksaan selama satu bulan di Kabupaten HSS.
Menurut dia, selama bertugas tim pemeriksa sangat terbantu dengan gerak cepat penyajian bahan laporan yang diminta oleh tim pemeriksa, pihaknya juga berterima kasih, selama pemeriksaan data-data yang kami butuhkan lancar.
"Komunikasi juga jalan dan terkait temuan-temuan yang perlu dilakukan, penyetoran ke kas daerah semuanya sudah disetorkan,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK merupakan bagian yang harus di raih karena memang sebuah keharusan. Justru akan jadi pertanyaan jika HSS yang sudah tujuh kali WTP tidak mendapatkan WTP.
“Kita tidak boleh lengah, jangan cepat puas, kita harus tetap berbuat yang terbaik untuk bisa mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah,” katanya, dalam sambutan exit meeting bersama BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Pendopo bupati setempat,Senin (26/4).
Baca juga: Upaya Pemkab HSS galang komitmen bersama jaga kualitas air Sungai Amandit
Djelaskan dia, selain WTP yang menjadi sebuah keharusan, ia juga menyatakan WTP harus diikuti dengan empat indikator keberhasilan yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Empat indikator tersebut adalah angka kemiskinan yang menurun, angka pengangguran yang membaik, gini ratio yang membaik dan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga meningkat.
Terkait pengelolaan keuangan Kabupaten HSS juga telah mendapatkan briefing dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan tentunya juga akan menjadi bahan perbaikan bagi Pemkab HSS.
“Perbaikan kami bersinergi antara audit BPK dengan arahan-arahan yang disampaikan oleh KPK, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, lebih tertib mengelola pemerintahan dan pembangunan di HSS,” katanya.
Baca juga: Musrebang RKPD Kalsel, Pemkab HSS kembali raih dua penghargaan
Sementara itu, Pengendali Teknis tim dari BPK RI Perwakilan Kalsel Macrul, mengatakan pihaknya telah melaksanakan tugas pemeriksaan selama satu bulan di Kabupaten HSS.
Menurut dia, selama bertugas tim pemeriksa sangat terbantu dengan gerak cepat penyajian bahan laporan yang diminta oleh tim pemeriksa, pihaknya juga berterima kasih, selama pemeriksaan data-data yang kami butuhkan lancar.
"Komunikasi juga jalan dan terkait temuan-temuan yang perlu dilakukan, penyetoran ke kas daerah semuanya sudah disetorkan,” katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021