DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra akan terus memperjuangkan anggaran kesehatan, terutama untuk warga masyarakat yang tidak mampu.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan, HM Lutfi Saifuddin S.Sos menyatakan itu usai pertemuan dengan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Selasa (5/1).
"Pokoknya jangan karena alasan ketiadaan dana atau anggaran yang minim pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terganggu, terlebih terhadap mereka yang tidak mampu," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Kalau anggaran kurang, bagaimana cara untuk mencukupi dan harus ada solusi. Pokoknya kami sebagai wakil rakyat tidak ingin pelayanan kesehatan masyarakat terganggu, terlebih pada rumah sakit pemerintah daerah," lanjut politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia menerangkan, ketika pertemuan dengan Direksi RSUD Ulin, Senin (4/1) lalu terungkap anggaran Tahun 2021 pada rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel hanya Rp6 miliar buat pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, anggaran sebesar Rp6 miliar tersebut jelas tidak mencukupi dan kemungkinan dalam satu semester atau hingga Juni 2021 akan habis terpakai, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19.
"Sedangkan dalam keadaan normal seperti biasa untuk pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD Ulin mencapai Rp12 miliar/tahun," ungkapnya menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel melalui "video call" atau telepon seluler (HP).
"Rp12 miliar itu hanya pada RSUD Ulin, belum rumah sakit lain milik Pemprov Kalsel. Oleh karenanya, kami dari Komisi IV DPRD Kalsel akan memperjuangkan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2021," demikian Lutfi Saifuddin.
Dalam pertemuan dengan Direksi RSUD Ulin atau yang diterima Direkturnya H Suciati itu, menyerap rombongan Komisi IV tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE dari PDIP yang akrab dengan sapaan Bang Dhin.
Selain RSUD milik pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel juga terdapat empat rumah sakit milik Pemprov setempat yaitu RSUD Ulin, RSUD dr Mohammad Asyari Saleh Banjarmasin eks rumah sakit jiwa (RSJ).
Kemudian RSJ Sambang Lihum di Jalan Sarkawi (mantan Gubernur Kalsel) Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar (sekitar 20 kilometer dari Banjarmasin), serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Drs H Gusti Hasan Aman (mantan Gubernur Kalsel) Banjarmasin - berdekatan RSUD Ulin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan, HM Lutfi Saifuddin S.Sos menyatakan itu usai pertemuan dengan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Selasa (5/1).
"Pokoknya jangan karena alasan ketiadaan dana atau anggaran yang minim pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terganggu, terlebih terhadap mereka yang tidak mampu," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Kalau anggaran kurang, bagaimana cara untuk mencukupi dan harus ada solusi. Pokoknya kami sebagai wakil rakyat tidak ingin pelayanan kesehatan masyarakat terganggu, terlebih pada rumah sakit pemerintah daerah," lanjut politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia menerangkan, ketika pertemuan dengan Direksi RSUD Ulin, Senin (4/1) lalu terungkap anggaran Tahun 2021 pada rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel hanya Rp6 miliar buat pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, anggaran sebesar Rp6 miliar tersebut jelas tidak mencukupi dan kemungkinan dalam satu semester atau hingga Juni 2021 akan habis terpakai, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19.
"Sedangkan dalam keadaan normal seperti biasa untuk pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD Ulin mencapai Rp12 miliar/tahun," ungkapnya menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel melalui "video call" atau telepon seluler (HP).
"Rp12 miliar itu hanya pada RSUD Ulin, belum rumah sakit lain milik Pemprov Kalsel. Oleh karenanya, kami dari Komisi IV DPRD Kalsel akan memperjuangkan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2021," demikian Lutfi Saifuddin.
Dalam pertemuan dengan Direksi RSUD Ulin atau yang diterima Direkturnya H Suciati itu, menyerap rombongan Komisi IV tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE dari PDIP yang akrab dengan sapaan Bang Dhin.
Selain RSUD milik pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel juga terdapat empat rumah sakit milik Pemprov setempat yaitu RSUD Ulin, RSUD dr Mohammad Asyari Saleh Banjarmasin eks rumah sakit jiwa (RSJ).
Kemudian RSJ Sambang Lihum di Jalan Sarkawi (mantan Gubernur Kalsel) Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar (sekitar 20 kilometer dari Banjarmasin), serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Drs H Gusti Hasan Aman (mantan Gubernur Kalsel) Banjarmasin - berdekatan RSUD Ulin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021