DPRD Kota Banjarmasin mengumumkan secara resmi pengunduran diri dua anggotanya, yakni, Hj Ananda dari fraksi Golkar dan H Mushaffa Zakir dari fraksi PKS karena maju di Pilkada tahun 2020.
"Sudah pihak sekretariat sampaikan pada rapat paripurna dewan terkait pengumuman secara resmi pengunduran diri kedua anggota pada Selasa (6/10)," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin, Rabu.
Menurut dia, Hj Ananda yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan H Mushaffa Zakir yang sebelumnya anggota komisi IV harus mundur sebagai syarat maju pada Pilkada Banjarmasin tahun 2020.
Terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Ananda - Mushaffa Zakir itu kata Yamin juga telah disampaikan oleh Sekretaris DPRD Banjarmasin pada saat paripurna.
Golkar Banjarmasin mengusulkan nama Hariyasisar yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya di dapil Banjarmasin Barat. Sedangkan dari PKS Banjarmasin mengusulkan Hendra SE, ME, menjadi PAW Musaffa Zakir dapil Banjarmasin Utara.
"Sesuai PKPU penggantinya yaitu suara terbanyak setelah itu. Tinggal menunggu persetujuan gubernur. Dan fasilitas dewannya juga diminta dikembalikan, seperti mobil dinas dan fasilitas lainnya," terang Politikus Gerindra ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Sudah pihak sekretariat sampaikan pada rapat paripurna dewan terkait pengumuman secara resmi pengunduran diri kedua anggota pada Selasa (6/10)," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin, Rabu.
Menurut dia, Hj Ananda yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan H Mushaffa Zakir yang sebelumnya anggota komisi IV harus mundur sebagai syarat maju pada Pilkada Banjarmasin tahun 2020.
Terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Ananda - Mushaffa Zakir itu kata Yamin juga telah disampaikan oleh Sekretaris DPRD Banjarmasin pada saat paripurna.
Golkar Banjarmasin mengusulkan nama Hariyasisar yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya di dapil Banjarmasin Barat. Sedangkan dari PKS Banjarmasin mengusulkan Hendra SE, ME, menjadi PAW Musaffa Zakir dapil Banjarmasin Utara.
"Sesuai PKPU penggantinya yaitu suara terbanyak setelah itu. Tinggal menunggu persetujuan gubernur. Dan fasilitas dewannya juga diminta dikembalikan, seperti mobil dinas dan fasilitas lainnya," terang Politikus Gerindra ini.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020