Anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Athaillah Hasbi mengharapkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang berada di daerah hulu provinsinya keluar dari zona merah COVID-19 dan sebaliknya masuk ke zona hijau.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan HST itu mengemukakan harapannya dalam suasana resepsi perkawinan anak dari H Supian HK (Ketua DPRD provinsi tersebut) di Banjarmasin, Ahad.
"HST harus keluar dari zona merah masuk ke hijau," tegas pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dengan Partai Golkar itu kepada Antara Kalsel di Banjarmasin.
Menurut dia, dalam hal wabah virus Corona atau COVID-19, "Bumi Murakata" HST merupakan zona merah atau berisiko tinggi untuk Provinsi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
"Pasalnya status zona merah itu belum beranjak. Kita berharap pemerintah daerah (Pemda) setempat memprioritaskan percepatan penanganan COVID-19," tegas laki-laki kelahiran 1976 berbintang Capricornus tersebut.
Ia menyatakan akan terus mendukung dan mendorong Pemda untuk terus melakukan upaya pengendalian COVID-19 yang terintegrasi, terpadu dalam menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular itu.
"KIta juga minta perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat atas status zona merah Bumi Murakata HST sejak awal Agustus lalu sampai 13 September ini (2020) masih melekat," pintanya.
"Kita juga terus mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) HST meningkatkan sinergitas dengab TNI-Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di area-area berisiko tinggi," lanjutnya.
Athaillah yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila HST itu mengharapkan pula agar Pemkab setempat memperketat
pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di wilayahnya.
Ia menyarankan dan mendukung, Pemda atau pemimpin daerah setempat meminta tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat dalam menggerakan pemahaman warga untuk menjalankan protokol kesehatan.
"Seperti halnya menerjemahkan istilah-istilah dalam protokol kesehatan yang mudah dimengerti masyarakat setempat," lanjut laki-laki kelahiran Barabai yang pada masa Hindia Belanda mendapat julukan "Paris van Borneo" itu.
Pegiat LSM yang melakukan aksi di "Kota Apam" Barabai (165 utara Banjarmasin) itu juga meminta Pemda lebih serius mengalokasikan anggaran untuk pendisiplinan dan pencegahan serta penambahan tenaga medis pada zona merah sehingga yang terindikasi COVID-19 bisa segera tertangani dan mendapatkan tindakan tepat
"Kita mengharapkan pula agar Pemda meniru langkah-langkah daerah yang sudah berada di zona hijau yang sebelumnya berada di zona merah," lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan dan pendidikan itu.
Karena menurut dia, zona hijau menjadikan aktivitas sosial ekonomi berjalan dengan produktif, namun tetap aman dari COVID-19 sebab mematuhi protokol kesehatan.
Wakil rakyat yang bergelar sarjana sosial dan sarjana hukum itu menyarankan pula
beberapa langkah yang mesti Pemda lakukan antara lain kerja keras dan pengawasan Gugus Tugasu Daerah dan seluruh pimpinan daerah.
Meningkatkan disiplin dan jepatuhan seluruh anggota masyarakat terhadap protokol kesehatan serta Peraturan Bupati akan berhasil menekan potensi penularan COVID-19.
Selain itu, upaya peningkatan kesadarsn bahwa daerah hijau akan membuat masyarakat lebih produktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga aman dari COVID-19.
"Kerja sama Pemda dengan seluruh elemen masyarakat HST sangat dibutuhkan untuk melahirkan semangat
keberhasilan suatu daerah mendapat status zona hijau," demikian Athaillah Hasbi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan HST itu mengemukakan harapannya dalam suasana resepsi perkawinan anak dari H Supian HK (Ketua DPRD provinsi tersebut) di Banjarmasin, Ahad.
"HST harus keluar dari zona merah masuk ke hijau," tegas pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dengan Partai Golkar itu kepada Antara Kalsel di Banjarmasin.
Menurut dia, dalam hal wabah virus Corona atau COVID-19, "Bumi Murakata" HST merupakan zona merah atau berisiko tinggi untuk Provinsi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
"Pasalnya status zona merah itu belum beranjak. Kita berharap pemerintah daerah (Pemda) setempat memprioritaskan percepatan penanganan COVID-19," tegas laki-laki kelahiran 1976 berbintang Capricornus tersebut.
Ia menyatakan akan terus mendukung dan mendorong Pemda untuk terus melakukan upaya pengendalian COVID-19 yang terintegrasi, terpadu dalam menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular itu.
"KIta juga minta perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat atas status zona merah Bumi Murakata HST sejak awal Agustus lalu sampai 13 September ini (2020) masih melekat," pintanya.
"Kita juga terus mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) HST meningkatkan sinergitas dengab TNI-Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di area-area berisiko tinggi," lanjutnya.
Athaillah yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila HST itu mengharapkan pula agar Pemkab setempat memperketat
pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di wilayahnya.
Ia menyarankan dan mendukung, Pemda atau pemimpin daerah setempat meminta tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat dalam menggerakan pemahaman warga untuk menjalankan protokol kesehatan.
"Seperti halnya menerjemahkan istilah-istilah dalam protokol kesehatan yang mudah dimengerti masyarakat setempat," lanjut laki-laki kelahiran Barabai yang pada masa Hindia Belanda mendapat julukan "Paris van Borneo" itu.
Pegiat LSM yang melakukan aksi di "Kota Apam" Barabai (165 utara Banjarmasin) itu juga meminta Pemda lebih serius mengalokasikan anggaran untuk pendisiplinan dan pencegahan serta penambahan tenaga medis pada zona merah sehingga yang terindikasi COVID-19 bisa segera tertangani dan mendapatkan tindakan tepat
"Kita mengharapkan pula agar Pemda meniru langkah-langkah daerah yang sudah berada di zona hijau yang sebelumnya berada di zona merah," lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan dan pendidikan itu.
Karena menurut dia, zona hijau menjadikan aktivitas sosial ekonomi berjalan dengan produktif, namun tetap aman dari COVID-19 sebab mematuhi protokol kesehatan.
Wakil rakyat yang bergelar sarjana sosial dan sarjana hukum itu menyarankan pula
beberapa langkah yang mesti Pemda lakukan antara lain kerja keras dan pengawasan Gugus Tugasu Daerah dan seluruh pimpinan daerah.
Meningkatkan disiplin dan jepatuhan seluruh anggota masyarakat terhadap protokol kesehatan serta Peraturan Bupati akan berhasil menekan potensi penularan COVID-19.
Selain itu, upaya peningkatan kesadarsn bahwa daerah hijau akan membuat masyarakat lebih produktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga aman dari COVID-19.
"Kerja sama Pemda dengan seluruh elemen masyarakat HST sangat dibutuhkan untuk melahirkan semangat
keberhasilan suatu daerah mendapat status zona hijau," demikian Athaillah Hasbi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020