Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin berpendapat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bisa menjadi model di provinsinya dalam penanganan virus Corona atau COVID-19.
Sebagai contoh dalam hal pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah daerah (Pemda) tidak harus menunggu kesempurnaan data, tuturnya di Banjarmasin, Kamis sehabis monitoring masalah COVID-19 ke HSS.
"Sembari terus melakukan penyempurnaan data, pemerintah kabupaten (Pemkab) HSS memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19, tanpa harus menunggu selesai pendataan," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Hal lain yang kami apresiasi dan patut menjadi model di Kalsel, yaitu Pemkab HSS memberikan insentif khusus kepada dokter yang menangani pasien yang terduga ataupun positif terkena COVID-19," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula kerja sama antara Pemkab dengan aparat lain serta pemuka agama/masyarakat di "Bumi Perjuangan Antaluddin" HSS cukup baik, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Oleh karenanya dalam suasana mewabah COVID-19 di Bumi Perjuangan Antaluddin (seorang pahlawan gerilya) sulit mencari masjid yang melaksanakan "Jumatan" (shalat Jumat), serta shalat Tarawih berjemaah.
"Terlebih dalam kota Kandangan (135 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSS yang berjuluk kota dodol atau kota Amandit itu tidak ada masjid melaksanakan shalat Jumat dan shalat Tarawih berjamaah," ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 HSS melaporkan, bahwa orang dalam pemantauan (ODP) di kabupaten tersebut menurun dan mereka yang termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) hasil pemeriksaan negatif.
"Hasil monitoring kami ke dalam daerah provinsi setempat akan menjadi bahan masukkan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel dalam penyempurnaan dan peningkatan penanganan COVID-19 di provinsi kita," katanya.
"Dalam kunjungan kami ke HSS tersebut selain bertemu dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten itu, juga Bupati dan Wakil Bupati serta Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) terkait jajaran Pemkab setempat," demikian Lutfi Saifuddin.
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin berpendapat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bisa menjadi model di provinsinya dalam kaitan penanganan virus Corona atau COVID-19.
Sebagai contoh dalam hal pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah daerah (Pemda) tidak harus menunggu kesempurnaan data, tuturnya di Banjarmasin, Kamis sehabis monitoring masalah COVID-19 ke HSS.
"Sembari terus melakukan penyempurnaan data, pemerintah kabupaten (Pemkab) HSS memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19, tanpa harus menunggu selesai pendataan," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Hal lain yang kami apresiasi dan patut menjadi model di Kalsel, yaitu Pemkab HSS memberikan insentif khusus kepada dokter yang menangani pasien yang terduga ataupun positif terkena COVID-19," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula kerja sama antara Pemkab dengan aparat lain serta pemuka agama/masyarakat di "Bumi Perjuangan Antaluddin" HSS cukup baik, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Oleh karenanya dalam suasana mewabah COVID-19 di Bumi Perjuangan Antaluddin (seorang pahlawan gerilya) sulit mencari masjid yang melaksanakan "Jumatan" (shalat Jumat), serta shalat Tarawih berjemaah.
"Terlebih dalam kota Kandangan (135 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSS yang berjuluk kota dodol atau kota Amandit itu tidak ada masjid melaksanakan Jumatan dan shalat Tarawih berjemaah," ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 HSS melaporkan, bahwa orang dalam pemantauan (ODP) di kabupaten tersebut menurun dan mereka yang termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) hasil pemeriksaan negatif.
"Hasil monitoring kami ke dalam daerah provinsi setempat akan menjadi bahan masukkan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel dalam penyempurnaan dan peningkatan penanganan COVID-19 di provinsi kita," katanya.
"Dalam kunjungan kami ke HSS tersebut selain bertemu dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten itu, juga Bupati dan Wakil Bupati serta Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) terkait jajaran Pemkab setempat," demikian Lutfi Saifuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sebagai contoh dalam hal pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah daerah (Pemda) tidak harus menunggu kesempurnaan data, tuturnya di Banjarmasin, Kamis sehabis monitoring masalah COVID-19 ke HSS.
"Sembari terus melakukan penyempurnaan data, pemerintah kabupaten (Pemkab) HSS memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19, tanpa harus menunggu selesai pendataan," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Hal lain yang kami apresiasi dan patut menjadi model di Kalsel, yaitu Pemkab HSS memberikan insentif khusus kepada dokter yang menangani pasien yang terduga ataupun positif terkena COVID-19," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula kerja sama antara Pemkab dengan aparat lain serta pemuka agama/masyarakat di "Bumi Perjuangan Antaluddin" HSS cukup baik, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Oleh karenanya dalam suasana mewabah COVID-19 di Bumi Perjuangan Antaluddin (seorang pahlawan gerilya) sulit mencari masjid yang melaksanakan "Jumatan" (shalat Jumat), serta shalat Tarawih berjemaah.
"Terlebih dalam kota Kandangan (135 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSS yang berjuluk kota dodol atau kota Amandit itu tidak ada masjid melaksanakan shalat Jumat dan shalat Tarawih berjamaah," ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 HSS melaporkan, bahwa orang dalam pemantauan (ODP) di kabupaten tersebut menurun dan mereka yang termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) hasil pemeriksaan negatif.
"Hasil monitoring kami ke dalam daerah provinsi setempat akan menjadi bahan masukkan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel dalam penyempurnaan dan peningkatan penanganan COVID-19 di provinsi kita," katanya.
"Dalam kunjungan kami ke HSS tersebut selain bertemu dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten itu, juga Bupati dan Wakil Bupati serta Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) terkait jajaran Pemkab setempat," demikian Lutfi Saifuddin.
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin berpendapat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bisa menjadi model di provinsinya dalam kaitan penanganan virus Corona atau COVID-19.
Sebagai contoh dalam hal pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah daerah (Pemda) tidak harus menunggu kesempurnaan data, tuturnya di Banjarmasin, Kamis sehabis monitoring masalah COVID-19 ke HSS.
"Sembari terus melakukan penyempurnaan data, pemerintah kabupaten (Pemkab) HSS memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19, tanpa harus menunggu selesai pendataan," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Hal lain yang kami apresiasi dan patut menjadi model di Kalsel, yaitu Pemkab HSS memberikan insentif khusus kepada dokter yang menangani pasien yang terduga ataupun positif terkena COVID-19," lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula kerja sama antara Pemkab dengan aparat lain serta pemuka agama/masyarakat di "Bumi Perjuangan Antaluddin" HSS cukup baik, tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Oleh karenanya dalam suasana mewabah COVID-19 di Bumi Perjuangan Antaluddin (seorang pahlawan gerilya) sulit mencari masjid yang melaksanakan "Jumatan" (shalat Jumat), serta shalat Tarawih berjemaah.
"Terlebih dalam kota Kandangan (135 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSS yang berjuluk kota dodol atau kota Amandit itu tidak ada masjid melaksanakan Jumatan dan shalat Tarawih berjemaah," ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 HSS melaporkan, bahwa orang dalam pemantauan (ODP) di kabupaten tersebut menurun dan mereka yang termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) hasil pemeriksaan negatif.
"Hasil monitoring kami ke dalam daerah provinsi setempat akan menjadi bahan masukkan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel dalam penyempurnaan dan peningkatan penanganan COVID-19 di provinsi kita," katanya.
"Dalam kunjungan kami ke HSS tersebut selain bertemu dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten itu, juga Bupati dan Wakil Bupati serta Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) terkait jajaran Pemkab setempat," demikian Lutfi Saifuddin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020