Oleh Syamsuddin Hasan
"Kemenangan dimaksud bila semua kekuatan umat Islam terhimpun dalam partai politik (parpol) berlambangkan bulan bintang tersebut," tandasnya pada Rapat Koordinasi PBB Kalimantan Selatan (Kalsel), di Banjarmasin, Rabu.
Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia itu menyatakan prihatin terhadap keadaan negerinya, karena penerimaan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan utang dari luar negeri.
"Tampaknya seakan sudah menjadi ketentuan, siapa yang berkuasa maka dialah yang menanggung atau bertanggung jawab atas utang luar negeri tersebut, yang juga menjadi beban masyarakat dan generasi mendatang," ujarnya.
"Tapi kalau PBB menang tidak kuatir dengan untang dari luar negeri itu, dan niscaya akan terlunasi, asalkan semua kekuatan Islam menyadari, bahwa utang harus dibayar sebelum meninggal dunia," lanjutnya.
Sebab, ungkap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, Islam mengajarkan, seseorang Muslim yang meninggal dunia akan tertunda masuk surga manakala masih ada utang atau belum melunasi utangnya.
"Nah kita semua sebagai seorang Muslim sejati dan mempunyai pemikiran yang normal, tentu ingin segera masuk surga, tidak ingin tertunda," lanjut pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara 5 Agustus 1958 itu.
Pasalnya, menurut dia, Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial, yang sejak lama menjadi incaran luar negeri, baik dalam bentuk perniagaan maupun pemanfaatan.
Sebagai contoh ketika masuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) awal pemerintahan Hindia Belanda, pada mulanya mereka melakukan perniagaan, kemudian menjajah hingga 3,5 abad lamanya.
"Kini di Indonesia ada 141 Undang-Undang yang memungkinkan kembalinya "VOC-VOC" baru, yang perlu kita waspadai. Karena Undang-Undang tersebut sebagai dasar dalam kontrak kerja sama dengan asing," demikian MS Kaban.
Rakor PBB se-Kalsel itu diikuti semua atau 351 calon anggota legislatif (caleg) dari parpol peserta Pemilu 2014 dengan urutan nomor 14 tersebut, baik untuk tingkat pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyatakan, bila partai politiknya memang pada Pemilihan Umum mendatang Indonesia bisa lunas utang dari luar negeri .
"Kemenangan dimaksud bila semua kekuatan umat Islam terhimpun dalam partai politik (parpol) berlambangkan bulan bintang tersebut," tandasnya pada Rapat Koordinasi PBB Kalimantan Selatan (Kalsel), di Banjarmasin, Rabu.
Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia itu menyatakan prihatin terhadap keadaan negerinya, karena penerimaan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan utang dari luar negeri.
"Tampaknya seakan sudah menjadi ketentuan, siapa yang berkuasa maka dialah yang menanggung atau bertanggung jawab atas utang luar negeri tersebut, yang juga menjadi beban masyarakat dan generasi mendatang," ujarnya.
"Tapi kalau PBB menang tidak kuatir dengan untang dari luar negeri itu, dan niscaya akan terlunasi, asalkan semua kekuatan Islam menyadari, bahwa utang harus dibayar sebelum meninggal dunia," lanjutnya.
Sebab, ungkap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, Islam mengajarkan, seseorang Muslim yang meninggal dunia akan tertunda masuk surga manakala masih ada utang atau belum melunasi utangnya.
"Nah kita semua sebagai seorang Muslim sejati dan mempunyai pemikiran yang normal, tentu ingin segera masuk surga, tidak ingin tertunda," lanjut pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara 5 Agustus 1958 itu.
Pasalnya, menurut dia, Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial, yang sejak lama menjadi incaran luar negeri, baik dalam bentuk perniagaan maupun pemanfaatan.
Sebagai contoh ketika masuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) awal pemerintahan Hindia Belanda, pada mulanya mereka melakukan perniagaan, kemudian menjajah hingga 3,5 abad lamanya.
"Kini di Indonesia ada 141 Undang-Undang yang memungkinkan kembalinya "VOC-VOC" baru, yang perlu kita waspadai. Karena Undang-Undang tersebut sebagai dasar dalam kontrak kerja sama dengan asing," demikian MS Kaban.
Rakor PBB se-Kalsel itu diikuti semua atau 351 calon anggota legislatif (caleg) dari parpol peserta Pemilu 2014 dengan urutan nomor 14 tersebut, baik untuk tingkat pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014