Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Faisal Hariyadi mengatakan, daerahnya harus bisa memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat.
Saat menyampaikan hasil kunjungan kerja DPRD Banjarmasin ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, dia mengatakan, daerah tersebut dapat memberdayakan cukup bagus keberadaan PKL untuk daya tarik kepariwisataan dan menumbuhkan ekonomi baru.
"Dengan diberdayakannya PKL tersebut, eksistensi koperasi di daerah itu juga berjalan sehat. Jadi di sana PKL sebagai nilai tambah bagi daerah, baik segi ekonomi yang dikelola sebagian besar koperasi maupun pariwisata, ini yang harus dicontoh kota kita," ujar politisi PAN ini saat dihubungi Antara, Selasa,
PKL dii Banjarmasin,tambahnya, tidak tertata dan terkelola dengan baik, hingga yang ada pemandangan kesemrawutan seperti di siring sungai Martapura di Jalan Piare Tendean, di mana lokasi ini sebagai ikon pariwisata daerah.
Baca juga: Banjarmasin diminta contoh Bekasi dalam sejahtera guru honorer
Baca juga: DPRD Banjarmasin setujui pembuatan Raperda PDAM menjadi Perusda
"Jadi bagian kita kunjungan ke Pemkot Bogor ini sebagai langkah nantinya memberi masukan ke pemerintah kota kita terhadap setrategi kedepan bagaimana menata dan memberdayakan PKL dengan baik dan koperasi di daerah kita juga sehat," ujarnya.
Sebab dari informasi yang didapat di pemerintahan kota, lanjut dia, eksistensi koperasi banyak yang memprihatinkan, tidak sedikit yang bangkrut dan ratusan yang mati suri.
"Inilah yang menjadi perhatian kita di legislatif," katanya.
Terkait pengembangan koperasi di Kota Bogor, anggota DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah mengungkapkan, di sana pembinaan terhadap koperasi dilakukan aktif.
"Yang tidak aktif pengurusnya dipanggil, selain diberi motivasi dan pengarahan, hingga dibawa studi banding ke koperasi-koperasi maju dan pelatihan hingga dapat sertifikat," kata politisi PKS ini.
Ternyata, papar dia, kerjasama pemerintah kota dengan koperasi yang sudah maju berperan untuk meningkatkan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM), salah satunya bantuan pinjaman terhadap 1.000 usaha kecil dengan program Warung Tetangga Kita yang nilainya mencapai Rp5 juta per unit.
Adapun untuk koperasi, daerah itu juga sudah memiliki Perda tentang pemberdayaan koperasi yang bisa menyalurkan bantuan bagi koperasi sebesar Rp20 juta.
Baca juga: DPRD ajukan lima Raperda di Propemperda 2020
Baca juga: DPRD Banjarmasin sahkan Raperda APBD 2020 Rp2 triliun lebih
"Pantas saja di Kota Bogor itu dari sebanyak 874 koperasi tercatat hanya sebagian kecilnya saja tidak aktif atau mati suri, sedangkan di kota kita entah berapa lagi yang aktif, ini memang harus jadi perhatian bersama, sebab koperasi sebagai salah satu cara menggerakkan ekonomi daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Saat menyampaikan hasil kunjungan kerja DPRD Banjarmasin ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, dia mengatakan, daerah tersebut dapat memberdayakan cukup bagus keberadaan PKL untuk daya tarik kepariwisataan dan menumbuhkan ekonomi baru.
"Dengan diberdayakannya PKL tersebut, eksistensi koperasi di daerah itu juga berjalan sehat. Jadi di sana PKL sebagai nilai tambah bagi daerah, baik segi ekonomi yang dikelola sebagian besar koperasi maupun pariwisata, ini yang harus dicontoh kota kita," ujar politisi PAN ini saat dihubungi Antara, Selasa,
PKL dii Banjarmasin,tambahnya, tidak tertata dan terkelola dengan baik, hingga yang ada pemandangan kesemrawutan seperti di siring sungai Martapura di Jalan Piare Tendean, di mana lokasi ini sebagai ikon pariwisata daerah.
Baca juga: Banjarmasin diminta contoh Bekasi dalam sejahtera guru honorer
Baca juga: DPRD Banjarmasin setujui pembuatan Raperda PDAM menjadi Perusda
"Jadi bagian kita kunjungan ke Pemkot Bogor ini sebagai langkah nantinya memberi masukan ke pemerintah kota kita terhadap setrategi kedepan bagaimana menata dan memberdayakan PKL dengan baik dan koperasi di daerah kita juga sehat," ujarnya.
Sebab dari informasi yang didapat di pemerintahan kota, lanjut dia, eksistensi koperasi banyak yang memprihatinkan, tidak sedikit yang bangkrut dan ratusan yang mati suri.
"Inilah yang menjadi perhatian kita di legislatif," katanya.
Terkait pengembangan koperasi di Kota Bogor, anggota DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah mengungkapkan, di sana pembinaan terhadap koperasi dilakukan aktif.
"Yang tidak aktif pengurusnya dipanggil, selain diberi motivasi dan pengarahan, hingga dibawa studi banding ke koperasi-koperasi maju dan pelatihan hingga dapat sertifikat," kata politisi PKS ini.
Ternyata, papar dia, kerjasama pemerintah kota dengan koperasi yang sudah maju berperan untuk meningkatkan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM), salah satunya bantuan pinjaman terhadap 1.000 usaha kecil dengan program Warung Tetangga Kita yang nilainya mencapai Rp5 juta per unit.
Adapun untuk koperasi, daerah itu juga sudah memiliki Perda tentang pemberdayaan koperasi yang bisa menyalurkan bantuan bagi koperasi sebesar Rp20 juta.
Baca juga: DPRD ajukan lima Raperda di Propemperda 2020
Baca juga: DPRD Banjarmasin sahkan Raperda APBD 2020 Rp2 triliun lebih
"Pantas saja di Kota Bogor itu dari sebanyak 874 koperasi tercatat hanya sebagian kecilnya saja tidak aktif atau mati suri, sedangkan di kota kita entah berapa lagi yang aktif, ini memang harus jadi perhatian bersama, sebab koperasi sebagai salah satu cara menggerakkan ekonomi daerah," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019