Segenap unsur masyarakat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan dan TNI-Polri mendeklarasikan dukungan untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.
"Presiden dipilih oleh rakyat, jadi kalau mengganggu pelantikan presiden berarti mengganggu rakyat Indonesia. Semua akan turun termasuk masyarakat Kalimantan Selatan," cetus Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor di Banjarmasin, Jumat.
Gubernur yang memimpin deklarasi di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Mapolda Kalsel itupun menegaskan, rakyat di Bumi Lambung Mangkurat tak akan tinggal diam jika ada yang coba menggagalkan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia tersebut.
"Bangsa ini adalah bangsa pejuang, jadi kita rakyat Indonesia harus ikut berjuang menyukseskan pelantikan presiden untuk keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu.
Sementara Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani menyatakan, tahapan kehidupan demokrasi sudah berjalan sangat baik pada saat presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu yang sangat demokratis.
"Sekarang kita tinggal mengawal prosesi pelantikan dari implementasi demokrasi Pancasila yang sehat dan cerdas," tutur jenderal bintang dua itu.
Untuk itu, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga NKRI dan Banua Kalimantan Selatan khususnya, agar tetap aman dan kondusif.
Karena menurut dia, keamanan, ketertiban dan kedamaian daerah menjadi kewajiban dari seluruh masyarakat. Tidak bisa ditopang hanya satu sisi kelembagaan.
Seluruh elemen masyarakat Kalsel sepakat menjaga kamtibmas untuk suksesnya pelantikan presiden. (antara/foto/firman)
Pada kesempatan itu, Yazid mengingatkan ancaman gangguan kamtibmas yang saat ini banyak dicetuskan dari media sosial.
Karena dia menilai, kebebasan menyampaikan pendapat dalam konteks negara demokrasi pada saat ini telah dimanfaatkan oleh berbagai kelompok tertentu untuk menyampaikan berbagai kritik melalui media sosial.
Namun begitu, kata dia, kritik yang disampaikan bukan kritik membangun. Tetapi cenderung memfitnah, caci maki dan ujaran kebencian yang bermaksud jahat untuk menyerang kelompok lawan.
"Maka saya ingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak asal menyebarkan sesuatu yang kita sendiri tidak mengetahui pasti kebenarannya. Tentu ada konsekuensi hukum yang timbul akibat dari tindakan di dunia maya yang salah," tandas Kapolda menekankan.
Sepakat dengan apa yang disampaikan Kapolda, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan Dr H Mirhan mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dari segala hasutan di media sosial.
"Sejumlah konflik yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan dari penyebaran informasi bernada provokasi di media sosial. Ironisnya, berita yang tersebar tidak benar alias hoaks," kata Mirhan.
Senada dikatakan Ketua Dewan Adat Dayak Kota Banjarmasin Roby Mahajaya Ngaki. Dia mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita di media sosial jika bernada provokatif atau isu-isu sensitif seperti SARA.
"Kami masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Selatan berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Semoga daerah tetap aman, tentram dan damai sampai pelantikan presiden dan seterusnya untuk keberlanjutan program pembangunan nasional dari presiden hingga gubernur dan bupati atau walikota di daerah," pungkasnya.
