Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai H Supian HK SH dari Partai Golkar mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan di Bali.
"Dalam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, kami mau mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan di Bali," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel Hj Syarifah Rugayah di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Denpasar, Senin (19/8) sore.
"Kita perlu mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan di Bali, karena kita juga sedang membangun hal yang sama," tutur "Srikandi" Partai Golkar tersebut menjawab ANTARA Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu berharap, dari hasil studi komparasi ke "Pulau Dewata" Bali, banyak mendapat masukkan untuk percepatan pembangunan jalan bebas hambatan di provinsi ini.
Baca juga: Tol solusi mudah tapi menimbulkan masalah lebih kompleks
Pasalnya, menurut perwakilan perempuan di DPRD Kalsel itu, keberadaan jalan bebas hambatan tersebut bukan cuma untuk mempercepat hubungan, tetapi bisa semakin membuka keterisolasian daerah.
"Dengan percepatan hubungan serta makin keterbukaan isolasi bisa membawa kemajuan daerah dan masyarakat Kalsel," lanjut perempuan kelahiran 1960 berbintang Cancer itu.
Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor kini sedang membangun jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Jalan bebas hambatan antara "kota idaman" Banjarbaru - Batulicin atau wilayah timur Kalsel tersebut sekitar 125 kilometer, sedangkan lintas Banjarmasin - Batulicin sepanjang 260 kilometer.
Baca juga: Gubernur Meminta Dukungan PUPR Wujudkan Jalan Tol
Selain menggunakan anggaran daerah sendiri, guna percepatan pembangunan jalan bebas hambatan itu, Pemprov Kalsel juga mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat.
Kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini (19 - 21 Agustus 2019) Komisi III DPRD Kalsel terbagi dua kelompok. Kelompok I ke Bali dipimpin ketuanya, dan II ke Jakarta.
Kelompok II dengan pimpinan rombongan Sekretaris Komisi III tersebut, H Riswandi SIP dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengonsultasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca juga: Bangun jalan bebas hambatan diminta perencanaan matang
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Dalam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, kami mau mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan di Bali," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel Hj Syarifah Rugayah di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Denpasar, Senin (19/8) sore.
"Kita perlu mempelajari pembangunan jalan bebas hambatan di Bali, karena kita juga sedang membangun hal yang sama," tutur "Srikandi" Partai Golkar tersebut menjawab ANTARA Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu berharap, dari hasil studi komparasi ke "Pulau Dewata" Bali, banyak mendapat masukkan untuk percepatan pembangunan jalan bebas hambatan di provinsi ini.
Baca juga: Tol solusi mudah tapi menimbulkan masalah lebih kompleks
Pasalnya, menurut perwakilan perempuan di DPRD Kalsel itu, keberadaan jalan bebas hambatan tersebut bukan cuma untuk mempercepat hubungan, tetapi bisa semakin membuka keterisolasian daerah.
"Dengan percepatan hubungan serta makin keterbukaan isolasi bisa membawa kemajuan daerah dan masyarakat Kalsel," lanjut perempuan kelahiran 1960 berbintang Cancer itu.
Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor kini sedang membangun jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Jalan bebas hambatan antara "kota idaman" Banjarbaru - Batulicin atau wilayah timur Kalsel tersebut sekitar 125 kilometer, sedangkan lintas Banjarmasin - Batulicin sepanjang 260 kilometer.
Baca juga: Gubernur Meminta Dukungan PUPR Wujudkan Jalan Tol
Selain menggunakan anggaran daerah sendiri, guna percepatan pembangunan jalan bebas hambatan itu, Pemprov Kalsel juga mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat.
Kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini (19 - 21 Agustus 2019) Komisi III DPRD Kalsel terbagi dua kelompok. Kelompok I ke Bali dipimpin ketuanya, dan II ke Jakarta.
Kelompok II dengan pimpinan rombongan Sekretaris Komisi III tersebut, H Riswandi SIP dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengonsultasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca juga: Bangun jalan bebas hambatan diminta perencanaan matang
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019