Pihak Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia meminta atau mengingatkan, kalau mau membangun jalan bebas hambatan memerlukan perencanaan matang.
"Permintaan itu ketika kami berkonsultasi dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat Kementerian huPUPR pekan lalu, ujar Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Senin.
"Perencanaan yang tidak kalah penting, menurut pihak Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat tersebut yaitu berkaitan pembiayaan," kutip mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya untuk membangun jalan bebas hambatan atau jalan tol memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena tergolong "mega proyek" (proyek besar), lanjutnya mengutip keterangan dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat tersebut.
"Mengingat gambaran pembiayaan yang cukup besar tersebut sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tuturnya.
"Apalagi kalau mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat yang terbatas juga tampaknya belum memungkinkan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
Begitu juga untuk melibatkan pihak ketiga buat membangun jalan bebas hambatan tersebut bukan hal yang mudah, tetapi melalui proses kajian secara ekonomi serta aspek lain, tambah anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Mengenai pembangunan jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel, menurut dia, hal tersebut sudah selayaknya dan harus mendapat dukungan bersama.
"Karena dengan keberadaan jalan bebas hambatan tersebut bukan cuma mempercepat hubungan, tetapi kita harapkan semakin membuka keterisolasian daerah di wilayah timur Kalsel, dan pada gilirannya mempercepat pertumbuhan serta perkembangan ekonomi," demikian Riswandi.
Sementara pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor kini sedang membangun jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin dengan perkiraan panjang sekitar 125 kilometer.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Permintaan itu ketika kami berkonsultasi dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat Kementerian huPUPR pekan lalu, ujar Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Senin.
"Perencanaan yang tidak kalah penting, menurut pihak Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat tersebut yaitu berkaitan pembiayaan," kutip mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya untuk membangun jalan bebas hambatan atau jalan tol memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena tergolong "mega proyek" (proyek besar), lanjutnya mengutip keterangan dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Darat tersebut.
"Mengingat gambaran pembiayaan yang cukup besar tersebut sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tuturnya.
"Apalagi kalau mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat yang terbatas juga tampaknya belum memungkinkan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
Begitu juga untuk melibatkan pihak ketiga buat membangun jalan bebas hambatan tersebut bukan hal yang mudah, tetapi melalui proses kajian secara ekonomi serta aspek lain, tambah anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Mengenai pembangunan jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel, menurut dia, hal tersebut sudah selayaknya dan harus mendapat dukungan bersama.
"Karena dengan keberadaan jalan bebas hambatan tersebut bukan cuma mempercepat hubungan, tetapi kita harapkan semakin membuka keterisolasian daerah di wilayah timur Kalsel, dan pada gilirannya mempercepat pertumbuhan serta perkembangan ekonomi," demikian Riswandi.
Sementara pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor kini sedang membangun jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin dengan perkiraan panjang sekitar 125 kilometer.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019